KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Menjelang pelantikan, beredar kabar bahwa jumlah kementerian di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto bakal lebih gendut. Bagi pengusaha, kabinet yang gemuk bakal menciptakan tantangan baru bagi dunia usaha di Tanah Air. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani menghormati sepenuhnya hak prerogratif presiden terpilih dalam menentukan struktur kabinetnya.
“Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan kabinet presiden terpilih untuk terus membangun perekonomian Indonesia, terlepas dari jumlah kementerian yang akan dibentuk,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (13/10).
Baca Juga: Ada Power Sharing, Kabinet Prabowo-Gibran Akan Gemoy Namun, kata Shinta, ekspansi struktur kementerian dapat berpotensi menciptakan tantangan baru bagi dunia usaha, terutama terkait penyesuaian fungsi dan kewenangan masing-masing kementerian. Ini berkaitan dalam penyusunan regulasi, kebijakan dan perizinan di dunia usaha. “Namun, kami meyakini bahwa risiko ini dapat dikendalikan secara signifikan, bergantung pada langkah-langkah yang diambil oleh Presiden terpilih dan timnya,” ungkapnya. Yang penting, ujar Shinta, kabinet mendatang harus mendorong efisiensi birokrasi secara terukur di lapangan, terutama dalam hal perizinan usaha dan investasi. Lalu, menjamin transparansi dan akuntabilitas proses bisnis, termasuk dalam pembuatan kebijakan, di seluruh kementerian. “Sertamemastikan koordinasi yang efektif sehingga semua kementerian dapat bekerja secara sinergis, seamless, dan efisien,” kata Shinta. Diberitakan sebelumnya, bocoran susunan kabinet pemerintahan Prabowo mulai beredar. Tercatat ada 46 kementerian selama Prabowo memimpin Tanah Air.
Informasi jumlah kementerian ini terkuak dari susunan 13 Komisi DPR bersama mitranya, dalam dokumen berjudul Gambaran Nomenklatur Mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Khomarul Hidayat
