KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai Kabinet gemuk yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto berpotensi akan dirombak dalam jangka Waktu satu tahun. 

Ekonom Senior INDEF Didin S Damanhuri menilai kabinet gemuk Prabowo tidak akan efisien untuk mewujudkan berbagai strategi program asta cita. Menurutnya dari segi manajemen spend of controlnya menjadi tidak efisien dengan kabinet yang terlalu besar. 

"Maka bisa jadi dalam waktu maksimal 1 tahun dari sekarang Prabowo akan menilai kinerja dari para menteri, wakil menteri, kepala badan, Dirjen sampai bupati dan walikota, apakah bisa menerjemahkan visi misi prabowo dalam KPI masing-masing," jelas Didin dalam Diskusi Publik INDEF, Selasa (22/10).

Menurut Didin jika pertumbuhan ekonomi tidak dapat mencapai 8% seperti yang ditargetkan oleh Prabowo, maka kabinet gemuk juga berpotensi akan dirombak. Dasi sisi pembiayaan untuk mewujudkan program-program prioritas Prabowo juga akan terkendala oleh semakin sempitkan APBN. Hal itu karena pemerintah masih terbebani utang warisan pemerintahan era Jokowi mencapai Rp 8.461 triliun. 

Baca Juga: Hadapi Sejumlah Tantangan Ekonomi, Prabowo Dinilai Perlu Langkah Strategis

Sejaln dengan hal itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan melihat pembentukan kabinet super gemuk ini dalam satu hingga dua tahun ke depan gerakannya sudah akan cenderung lamban. Padahal Prabowo sendiri menginginkan suatu Gerakan yang cepat dalam menjelankan berbagai program. 

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban dan akan mengalami kelumpuhan," ungkap Fahil dalam Diskusi Publik INDEF, Selasa (22/10).

Fadhil juga menyebutkan  persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan berpotensi akan terjadi dalam kabinet dengan jumlah besar. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Karena dengan banyaknya jumlah kementerian/Lembaga akan disibukan dengan pembagian kewenangan, masalah internal masing-masing soal koordinasi satu sama lain, sampai hal-hal teknis seperti kantornya dimana juga masih belum jelas," ujarnya. 

Menurut Fadhil pembentukan kabinet super gemuk ini menjadi semacam eksperimen. Dimana Prabowo akan melihat kabinet dengan sususan seperti saat ini apakah bisa mencapai dan menjalankan program-program yang telah dicanangkan. Tapi dengan begitu, Fadhil mengatakan cenderung akan buang-buang Waktu. 

"Akan wasting time kalua harus dirombak dalam Waktu satu hingga dua tahun ke depan," ucapnya.  

Baca Juga: Menimbang Untung Rugi Kemenkeu di Bawah Kendali Langsung Presiden

Selanjutnya: Tegaskan Keberlanjutan Transisi ke EnergiTerbarukan,Merck Pasang PanelSurya di Pabrik

Menarik Dibaca: Ramalan BMKG Cuaca Besok Rabu (23/10) di Yogyakarta Tidak Ada Hujan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati