JAKARTA. Sejarah Bangsa Indonesia memasuki babak baru dengan dilantiknya 34 menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pada Senin (27/10/2014). Walau banyak pro dan kontra, namun diharapkan para menteri-menteri yang akan bekerja selama lima tahun, periode 2014-2019 tersebut, mampu menunjukkan kinerjanya dalam membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. 

Jokowi saat memimpin rapat kabinet perdana, usai pelantikan, meminta kepada seluruh menterinya untuk langsung bekerja dan tancap gas. Transisi kelembagaan harus dilakukan dengan cepat. Untuk kementerian baru atau yang mengalami penggabungan dan pemisahaan juga harus bisa memanfaatkan fasilitas yang ada terlebih dahulu agar bisa bekerja cepat. 

Perubahan kementerian, baik penggabungan maupun pemisahan akan menjadi tantangan awal Kabinet Kerja Jokowi-JK. Hal itu dipastikan akan mengganggu struktur birokrasi, fasilitas, dan juga anggaran kementerian yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Seperti diketahui dalam APBN Perubahan 2014 ataupun APBN 2015 masih menggunakan struktur dan sistem kementerian lama era pemerintahan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Boediono. 

Jokowi berharap, tantangan tersebut tidak menjadi kendala berarti. "Gunakan yang ada dan kerja secepatnya" katanya.

Jokowi mencontohkan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan yang kemudian dipecah menjadi dua, yaitu Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah, juga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  Dua kementerian tersebut bisa menggunakan fasilitas yang ada baik Kementerian Pendidikan Nasional maupun di Kementerian Ristek yang ada sebelumnya. Dia mengaku sedang menyiapkan peraturan presiden untuk memfasilitasi semua hal tersebut. Kementerian yang berubah juga diminta berkoordinasi dengan Sekertaris Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). 

Perintah itu seiring dengan keinginan Jokowi agar pengelolaan anggaran lebih efisien. Agar efisien, Jokowi meminta kepada Menteri Keuangan Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro melakukan evaluasi alokasi anggaran. Dia melihat adanya pengelolaan anggaran yang tidak efisien, misalnya untuk dana bantuan sosial (bansos) yang tersebar di banyak kementerian dan instansi. "Padahal kalau itu jadi satu, kita bisa buat sistem proteksi sosial yang bagus, yang langsung tepat sasaran," ujar Bambang.

Evaluasi anggaran juga akan dilakukan untuk biaya promosi pariwisata. Selama ini biaya promosi pariwisata dinilai relatif rendah, padahal menyebar di berbagai kementerian. Walau begitu, Bambang bilang, penyatuani tidak akan ekstrim di satu kementerian. “Intinya jangan menyebar seperti sekarang dan tidak terarah koordinasi dan planningnya," jelasnya

Selain evaluasi anggaran, pekerjaan rumah pertama yang harus dilakukan Bambang adalah menyiapkan dana operasional kementerian baru bentukan Jokowi. Kementerian baru itu adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. 

Sedangkan kementerian yang dipecah atau digabung akan menggunakan anggaran yang sudah ada di kementerian lama. Sebab kementerian yang dipecah itu sebenarnya berasal dari eselon satu di kementerian lama. "Itu hanya untuk sementara sampai pemerintah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015," ujarnya.

Kementerian yang dilebur adalah Kementerian Perumahan Rakyat yang disatukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apalagi menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Yuddy Chrisnandi, setiap kementerian baru tidak boleh membangun gedung baru tetapi menggunakan gedung yang sudah ada.

Dengan strategi itulah, diyakini kementerian-kementerian itu akan bisa langsung bekerja dengan cepat. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil yakin, kabinet baru ini akan mampu membalikkan tren perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi. "Harus banyak tindakan, pemerintah harus cepat," ujarnya. 

Untuk bisa membalikkan tren perlambatan ekonomi, maka fokus pertama yang akan dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-Jk adalah membereskan dan mempercepat perizinan dan pembangunan infrastruktur. 

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan, pemerintah akan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dalam regulasi dan anggaran (APBN) untuk memperbaiki regulasi perizinan dan pembangunan infrastruktur. “Jika dari sisi APBN memiliki keterbatasan, maka pemerintah bisa memaksimalkan pihak swasta,” katanya. 

Untuk mendongkrak perekonomian, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel juga mengaku menyiapkan langkah untuk meningkatkan kinerja ekspor, neraca perdagangan dan stabilitas pasokan komoditas strategis dalam negeri. Namun untuk itu, dia bilang harus melakukan pemetaan menyeluruh. "Kita harus memetakan dulu masalahnya di mana," ujarnya.

Dia berjanji untuk segera melakukan langkah strategis untuk bisa menjaga stabilitas harga, menyeimbangkan neraca perdagangan dan membentuk koalisi promosi nasional. Menghadapi Masyarakat Ekonomi  ASEAN (MEA) 2015 pemerintah akan lebih agresif pemasaran produk yang berdaya saing tinggi. 

Dengan langkah-langkah strategis itu, Rachmat Gobel yakin dalam lima tahun ke depan, ekspor Indonesia akan naik tiga kali lipat dari target tahun ini yang sebesar US$ 184,3 miliar.

Langkah strategis ini pula yang diharapkan bisa membasuh kekhawatiran dan ketidakpuasan sebagian orang atas susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Seperti diungkapkan oleh Kepala Riset Universal Broker Indonesia Satrio Utomo yang tak puas dengan susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK. Satrio mengakui bahwa Jokowi-Kalla memiliki kecepatan kerja yang luar biasa. Tapi dia tak yakin anggota kabinet ini mampu berlari sesuai kecepatan bos mereka. 

Satrio mempertanyakan posisi Menko Ekonomi Sofyan Djalil yang sempat tercolek kasus skandal Century dan dinilai memiliki kinerja biasa-biasa saja saat menjabat Menteri BUMN dan Menteri Komunikasi dan Informatika di era Presiden SBY.

Walau banyak ketidakpuasan, namun semua setuju memberikan kesempatan kepada menteri-menteri tersebut untuk bekerja. Hasil wawancara KONTAN terhadap sejumlah analis menyimpulkan, pekerjaan terdekat pemerintah baru adalah memutuskan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Banyak kalangan menduga, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi awal November nanti. Besar kenaikan ini diprediksikan antara Rp 2.000 hingga Rp 2.500 per liter.

Inilah susunan lengkap Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019 ;

No	Posisi	Nama
1	Menteri Sekretaris Negara	Pratikno
2	Kepala Bappenas	Andrinof Chaniago
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	Indroyono Soesilo
4	Menteri Perhubungan	Ignasius Jonan
5	Menteri Kelautan dan Perikanan	Susi Pudjiastuti
6	Menteri Pariwisata	Arief Yahya
7	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Sudirman Said
8	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Tedjo Edy Purdjianto
9	Menteri Dalam Negeri	Tjahjo Kumolo
10	Menteri Luar Negeri	Retno Lestari Priansari Marsudi
11	Menteri Pertahanan	Ryamizard Ryacudu
12	Menteri Hukum dan HAM	Yasonna H Laoly
13	Menteri Komunikasi dan Informatika	Rudiantara
14	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara	Yuddy Chrisnandi
15	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian	Sofyan Djalil
16	Menteri Keuangan	Bambang Brodjonegoro
17	Menteri Badan Usaha Milik Negara	Rini M Soemarno
18	Menteri Koperasi dan UKM	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga
19	Menteri Perindustrian	Saleh Husin
20	Menteri Perdagangan	Rahmat Gobel
21	Menteri Pertanian	Amran Sulaiman
22	Menteri Ketenagakerjaan	Hanif Dhakiri
23	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Basuki Hadimuljono
24	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Siti Nurbaya
25	Menteri Agraria dan Tata Ruang	Ferry Mursyidan Baldan
26	Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Puan Maharani
27	Menteri Agama	Lukman Hakim Saifuddin
28	Menteri Kesehatan	Nila F Moeloek
29	Menteri Sosial	Khofifah Indar Parawansa
30	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Yohana Yambise
31	Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah	Anies Baswedan
32	Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	M Nasir
33	Menteri Pemuda dan Olahraga	Imam Nahrawi
34	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Marwan Jafar

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa