KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kabinet Presiden Prabowo Subianto yang gemuk dinilai akan menyulitkan koordinasi antar lembaga dalam 100 hari pertama.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, jumlah 48 kementerian di era Prabowo menjadi yang terbanyak sejak orde baru dan reformasi. Dia bilang, sejauh ini jumlah menteri paling banyak berada di kabinet pembangunan V yakni sebanyak 44 orang.

“Kabinet yang gemuk akan menyulitkan dalam hal koordinasi antar lembaga dan kecepatan berlari di 100 hari pertama,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (21/10).

Huda juga menyoroti, penambahan jumlah kementerian koordinasi menjadi tujuh kementerian, tak efektif dan berisiko tumpang tindih dengan lainnya. Misalnya, Kemenko Bidang Perekonomian yang banyak bersinggungan dengan Kemenko Bidang Pangan.

“Saya melihat tidak akan bisa bekerja secara efektif jika masih ada tumpang tindih dan ego sektoral,” terangnya.

Baca Juga: Nasib Pembentukan Badan Penerimaan Negara Setelah Sri Mulyani Kembali Jadi Menkeu

Selain itu, lanjut Huda, keberadaan tokoh lama di kabinet Prabowo bakal membuat kebijakan yang sama seperti di kabinet Joko Widodo (Jokowi). Huda mencontohkan, penunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Menko Bidang Pangan yang ia sebut belum mampu membereskan persoalan pangan.

“Zulkifli Hasan waktu menjabat Menteri Perdagangan, masalah pangan masih menjadi soal. Begitu juga dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang sama-sama gagal meningkatkan ekonomi dan menjaga harga-harga komoditas,” terangnya.

Huda menambahkan, dengan komposisi menteri yang dengan beberapa pos yang sama, kebijakan yang akan diambil bakal sama.

“Dengan strategi yang sama, saya rasa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di angka 5%-an,” tandasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat