KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah pihak mengatakan kabinet Prabowo berpotensi tak efektif dalam menjalankan pemerintahan. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, pada prinsipnya sistem presidensial rancang bangun kabinetnya adalah efektif dan efisien. Satu orang dirancang akan memimpin objek yang sama agar terbangun sinkronisasi dalam berbagai kebijakan. Sehingga disebut kabinet presidensial yang efektif dan efisien.
"Apa yang terjadi dengan pembagian kabinet yang terlalu besar, terlalu gemuk kemarin, dengan berbagai objek pekerjaan yang saling bersentuhan, jelas akan menyebabkan kabinet tidak akan berjalan efektif dan efisien," ujar Feri kepada Kontan, Kamis (24/10).
Baca Juga: Prabowo Berangkat ke Magelang Naik Pesawat Kepresidenan, Menteri Pakai Pesawat TNI AU Sebab, lanjut Feri, sebagian dari kabinet tersebut akan membuat peraturan-peratutan baru yang potensial tumpang tindih satu sama lain. Feri mengingatkan, problematika kebijakan di Indonesia ada di peraturan menteri dan bukan di undang-undang (UU). "Peraturan menteri lah yang menyebabkan teknis pelaksanaan UU karut marut, bermasalah, dan tentu saja dengan 109 orang mengisi kabinet dengan 48 kementerian akan potensial menyebabkan berbagai hal akan tabrakan satu sama lain," jelas Feri. Menurut Feri, hal itu yang bisa menjelaskan mengapa nomenklatur-nomenklatur yang harusnya bisa diurus satu kementerian, tiba-tiba dipecah begitu banyak. Hal itu berpotensi menimbulkan berantakannya proses pekerjaan kabinet secara teknis. "Saya tidak terlalu yakin ya ini kabinet akan bicara efektif dan efisien. Tapi pasti bicara soal bagi hasil dan mengakomodasi berbagai kepentingan dan jasa jasa partai maupun orang masuk ke dalam kabinet," kata Feri. Bahkan jika dilihat ada stafsus, penasihat, maupun utusan presiden yang diberikan tugas dengan objek sama yang sudah ada di kementerian. "Jadi itu kurang lebih adalah menteri yang tidak memimpin kementerian, tapi pekerjaan dan objek nya sama. Nah ini akan jadi semrawut, tidak efektif, dan tidak efisien," jelas Feri.
Baca Juga: Presiden Prabowo Bawa Menteri ke Magelang, Bahas Hilirisasi hingga Pencegahan Korupsi Dihubungi secara terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, dalam nomenklatur lama sekalipun sudah ada tumpang tindih, atau yang seharusnya cukup dipimpin satu birokrat saja. Terlebih jika kabinet obesitas semacam saat ini, tentu tumpang tindih kian banyak. Hal itu berisiko membebani birokrasi, juga membebani anggaran negara. "Jelas kabinet saat ini seperti terbalik, dimana tataran kebijakan lebih banyak dibanding tataran teknis," kata Dedi. Menurut Dedi, yang diperlukan adalah sebaran kedinasan di bawah kementerian. Sementara kementerian semestinya cukup satu rumpun. Misalnya, rumpun koordinasi kesejahteraan rakyat cukup dipimpin satu orang menteri, dan membawahi mulai dari kesejahteraan sosial hingga tenaga kerja. Lalu, rumpun pendidikan juga cukup satu menteri, sementara di bawahnya baru terpisah-pisah. Dedi menyayangkan kajian soal jumlah kabinet yang tidak dilalui secara hati-hati dan berorientasi pada kepentingan bangsa. Melainkan dilandasi kepentingan politik, akomodasi hingga balas jasa. "Tentu ini mengkhawatirkan bagi pembangunan yang lebih cepat dan efisien," ucap Dedi. Presiden Prabowo Subianto mengakui jumlah 48 kementerian di masa pemerintahannya terbilang besar. Namun, Ia tak mempermasalahkan hal tersebut selama para menteri bekerja dengan efisien.
Baca Juga: Presiden Prabowo: Tak Ada Pejabat yang Kebal di Kabinet Merah Putih Sebab itu, Ia meminta menteri keuangan, menteri koordinator, dan semua menteri untuk mempelajari DIPA di masing-masing kementeriannya. Hal itu agar penggunaan anggaran efektif. Lebih lanjut, Prabowo menyampaikan, di masa pemerintahannya membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program dan semua proyek yang akan dilancarkan. Prabowo juga membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Badan ini akan mempelajari, mengikuti semua program-program perlindungan sosial, dan program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan.
Tonton: Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran "Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu, dimana ada
bottleneck, di mana ada kesulitan segera kita atasi," jelas Prabowo. Seperti diketahui, sebagian kementerian di kabinet Prabowo memiliki tugas yang hampir sama dan saling berkaitan. Misalnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dengan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Lalu, ada juga Badan Pangan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, dan Kementerian Pertanian.
Berikutnya, Kementerian Sosial dan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Herlina Kartika Dewi
