​KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sekitar 1,43 juta siswa di enam provinsi Indonesia terpaksa mengikuti pembelajaran jarak jauh akibat kualitas udara yang memburuk karena kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pejabat Kementerian Pendidikan Gogot Suharwoto mengatakan, hingga 2 September 2026, sekitar 1,43 juta siswa dari 12.874 sekolah di enam provinsi yang terdampak paling parah telah mengikuti pembelajaran secara daring.

Baca Juga: Gubernur BI Destry Soroti Yield Global, SBN 10 Tahun Tembus 7,229%

“Sekitar 1,43 juta siswa dari 12.874 sekolah di enam provinsi yang paling terdampak kebakaran hutan dan lahan saat ini mengikuti pembelajaran jarak jauh,” ujar Gogot kepada wartawan dilansir dari Reuters, Rabu (2/9/2026).

Enam provinsi tersebut mencakup Riau, Jambi dan Sumatra Selatan, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Dari total tersebut, sekitar 1,1 juta siswa berada di Kalimantan Barat, provinsi yang mencatat area kebakaran hutan dan lahan paling luas sepanjang tahun ini.

Polusi Udara Tembus 1.000

Pemerintah memberlakukan pembelajaran jarak jauh mulai 31 Agustus hingga 4 September 2026.

Kebijakan tersebut akan dievaluasi setiap tiga hari dengan mempertimbangkan kondisi kualitas udara di masing-masing wilayah.

Baca Juga: Wajib Halal Oktober 2026 Jadi Momentum Industri Halal Naik Kelas

Gogot mengatakan keputusan untuk menerapkan pembelajaran daring didasarkan pada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).

Pembelajaran jarak jauh diberlakukan apabila indeks pencemaran udara di suatu wilayah melebihi 200.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan sebagian besar wilayah di Kalimantan mencatat tingkat pencemaran udara di atas 200 pada Rabu (2/9/2026). Bahkan, sejumlah wilayah mencatat angka lebih dari 1.000.

Wilayah Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat, menjadi salah satu daerah dengan tingkat pencemaran tertinggi dengan indeks mencapai 1.023.

Dalam sistem klasifikasi kualitas udara Indonesia, indeks di atas 300 masuk kategori berbahaya.

Gogot menegaskan, kepala sekolah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah cepat ketika kondisi udara memburuk.

“Kepala sekolah berwenang mengambil tindakan segera dalam situasi mendesak. Mereka tidak perlu menunggu kondisi memburuk atau menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang lainnya,” katanya.

Baca Juga: Purbaya Yakin Kredit Perbankan Bisa Tumbuh 20%, Salah Satunya Karena Dana SAL

200.000 Hektare Lahan Terbakar

Kabut asap yang mengganggu kegiatan belajar tersebut merupakan dampak dari meluasnya kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia.

Data Kementerian Kehutanan menunjukkan sekitar 200.000 hektare lahan terbakar akibat karhutla dalam tujuh bulan pertama 2026.

Luas lahan yang terbakar bahkan hampir dua kali lipat hanya dalam satu bulan, yakni pada Juli.

Sementara itu, sekitar 73.310 hektare lahan terbakar di enam provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla.

Pemerintah terus meningkatkan upaya untuk mengendalikan kebakaran sekaligus menekan dampak kabut asap terhadap masyarakat.

Kondisi kualitas udara menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilakukan atau pembelajaran jarak jauh perlu diperpanjang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News