KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berkomitmen bakal mempercepat realisasi target ekonomi Indonesia sebesar 8%, sebagaimana ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kadin Indonesia, Akhmad Ma'ruf Maulana menjelaskan, untuk mewujudkan hal itu pihaknya bakal membentuk kelompok kerja atau (Pokja) demi mendorong realisasi investasi dari PSN hingga KEK.

“Jadi hari ini dibentuk Pokja tujuannya mempercepat realisasi investasi karena target pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan 8%,” jelasnya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Jumat (6/12).

Akhmad menuturkan bahwa pembentukan Pokja itu untuk mengejar target investasi yang dibidik dari proyek strategis nasional. Di mana, kata dia, potensi investasi yang dapat diserok lewat PSN nilainya ditaksir mencapai Rp 1.700 triliun.

Baca Juga: Prabowo Kenalkan Haji Isam ke Investor Jepang, Pengusaha Terkemuka Kalimantan

Sementara itu, Kadin mencatat hingga saat ini realisasi investasi PSN baru mencapai Rp68 triliun. Posisinya masih sangat jauh dari yang tersedia.

“Kita sama-sama ketahui investasi yang sekarang ini PSN aja kurang lebih Rp 1.700 triliun, yang baru terealisasi di 2024 kurang lebih Rp 68 triliun,” tambanya.

Untuk itu, Akhmad memastikan pihaknya akan mengawal percepatan realisasi investasi pada PSN, KEK, hingga kawasan industri untuk mendorong percepatan realisasi target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%.

Sejalan dengan hal tersebut, Kadin berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan untuk menyelesaikan sejumlah hambatan yang ditemui oleh para calon investor.

“Hambatannya yang pasti kan (butuh) keringanan yang menyangkut lingkungan, Amdal, PPKPR, Tata ruang, yang lain-lainnya juga,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Akhmad menambahkan, anggota Pokja ini berasal dari lintas kementerian di antaranya Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan dan lain sebagainya.

“(Anggota) semuanya terkait dengan kawasan industri, perhubungan ekonomi khusus,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan BKPM, Noor Fuad Fitrianto mengatakan, pihaknya mendukung pembentukan Pokja ini sebagai alat untuk mempercepat perizinan berusaha.

“Kalau ada percepatan perizinan berusaha, dalam artian itu nantinya juga akan mempercepat realisasi investasi dan itu menjadi hal yang diharapkan, karena dengan adanya investasi tentunya akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya di lokasi yang sama.

Baca Juga: Upah Minimum Sektoral Bisa Naik 7%-12%

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati