JAKARTA. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto berharap pemerintahan yang baru setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih berani mengambil keputusan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM).“Subsidi BBM ini kalau dibiarkan semakin bengkak itu menjadi beban perekonomian. Pembiayaan lainnya akan berkurang. Seharusnya, kalau pemerintah sekarang tidak berani, pemerintah ke yang akan datang harus berani mengambil keputusan,” kata Suryo di sela-sela Indonesia Investor Forum 3 (IIF3), di Jakarta, Selasa (21/2/2014).Suryo menilai biaya logistik Indonesia terbilang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa mengalokasina dana lebih untuk membenahi infrastruktur ketimbang menyubsisi BBM.“Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang lebih berani ambil kebijakan yang lebih realistis. Ini kan kita termasuk tidak realistis,” pungkasnya.Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai, pemerintah sudah cukup berani menaikkan harga BBM. Ia membandingkan, bahkan Malaysia pun masih berkutat dengan masalah subsidi energi itu."Kita naikkan BBM pada tahun 2013. Ini adalah langkah yang berani dibandingkan negara-negara di ASEAN yang sama tengah dalam gejolak global. Ini harus dilakukan untuk mengatasi defisit fiskal kita," kata dia dalam pembukaan IIF3.Hatta mengatakan, meski memutuskan kenaikan BBM, buktinya pemerintah juga berhasil mengendalikan inflasi. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2005 menyebabkan inflasi menjadi 17 persen. Sementara kenaikan pada 2008 mengerek indeks harga konsumen sebesar 11 persen. “Alhamdulillah 2013, inflasi 8,38 persen,” pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kadin berharap pemerintah baru pangkas subsidi BBM
JAKARTA. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Suryo Bambang Sulisto berharap pemerintahan yang baru setelah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono lebih berani mengambil keputusan terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM).“Subsidi BBM ini kalau dibiarkan semakin bengkak itu menjadi beban perekonomian. Pembiayaan lainnya akan berkurang. Seharusnya, kalau pemerintah sekarang tidak berani, pemerintah ke yang akan datang harus berani mengambil keputusan,” kata Suryo di sela-sela Indonesia Investor Forum 3 (IIF3), di Jakarta, Selasa (21/2/2014).Suryo menilai biaya logistik Indonesia terbilang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Menurutnya, pemerintah seharusnya bisa mengalokasina dana lebih untuk membenahi infrastruktur ketimbang menyubsisi BBM.“Mudah-mudahan pemerintah yang akan datang lebih berani ambil kebijakan yang lebih realistis. Ini kan kita termasuk tidak realistis,” pungkasnya.Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menilai, pemerintah sudah cukup berani menaikkan harga BBM. Ia membandingkan, bahkan Malaysia pun masih berkutat dengan masalah subsidi energi itu."Kita naikkan BBM pada tahun 2013. Ini adalah langkah yang berani dibandingkan negara-negara di ASEAN yang sama tengah dalam gejolak global. Ini harus dilakukan untuk mengatasi defisit fiskal kita," kata dia dalam pembukaan IIF3.Hatta mengatakan, meski memutuskan kenaikan BBM, buktinya pemerintah juga berhasil mengendalikan inflasi. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2005 menyebabkan inflasi menjadi 17 persen. Sementara kenaikan pada 2008 mengerek indeks harga konsumen sebesar 11 persen. “Alhamdulillah 2013, inflasi 8,38 persen,” pungkasnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
