KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia turut mendampingi lawatan perdana Presiden Prabowo Subianto ke China. Ketua Umum Kadin Periode 2024-2029, Anindya Bakrie mengatakan, Kadin turut menggali potensi kerja sama dengan China dalam mendukung program Kepala Negara seperti pengadaan 3 juta rumah dan peningkatan nilai ekspor hasil produksi nelayan Indonesia.
Baca Juga: Prabowo: Perusahaan RI dan China Bakal Teken Kontrak Investasi Rp 156,6 Triliun "Kami melihat potensi-potensi untuk membantu pemerintah Indonesia mendorong program-program yang luar biasa untuk mencapai kesejahteraan rakyat, dan juga (mencapai) target perekonomian yang tumbuh (bertahap) 8%,” ujar Anindya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/11). Sehubungan dengan program pemerintah pembangunan 3 juta rumah murah setiap tahun, Anindya menjelaskan, dirinya bersama Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim S. Djojohadikusumo dan Wakil Menteri Perumahan Rakyat Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke CCTC (China Construction Technology Consulting Co Ltd), sebuah perusahaan konsultasi teknologi konstruksi milik pemerintah China, pada Kamis (7/11).
Baca Juga: Temui Wamenkeu, Menteri Ara Sampaikan Usulan Skema Rumah Murah Dalam kunjungan tersebut, dirinya melakukan studi banding terkait skema pembiayaan, maupun pengadaan alat produksi. Selain itu, Kadin juga buka peluang kerja sama untuk mempercepat atau akselerasi tiga juta rumah per tahun. Menurutnya dukungan dari dunia usaha perlu lantaran program ini merupakan program pemerintah yang sangat diandalkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membuat swasembada papan. “Ini (program 3 juta rumah murah per tahun) benar-benar suatu terobosan yang luar biasa dan kami berharap hasilnya bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” kata Anindya.
Baca Juga: Diskusi Bareng Tiga Menteri, Bos BTN Paparkan Kajian Isu Perumahan Sementara di sektor perikanan, pihaknya menjajaki potensi kerja sama dengan salah satu perusahaan perikanan berteknologi modern di China untuk meningkatkan ekonomi dari sektor perikanan tanah air. Kerja sama ini juga untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya. “Dalam rangka pak Prabowo telah mengampuni sebanyak 6 juta rekening bank dari nelayan dan petani, kami juga melihat apa yang bisa dilakukan oleh nelayan-nelayan Indonesia dalam melakukan ekspor lebih banyak lagi, khususnya ke China," jelasnya. Selain itu, kerja sama yang dibidik adalah membawa teknologi aset daripada vessel-vessel atau kapal-kapal penangkap ikan China guna meningkatkan hasil produksi nelayan dalam negeri.
Baca Juga: Kementerian BUMN Bakal Sumbang Aset Untuk Mendukung Program 3 Juta Rumah Lebih lanjut, Anindya berharap akan ada skema yang tepat sehingga dapat membantu nelayan untuk menggunakan kapal-kapal penangkap ikan berteknologi modern itu. Anindya mencontohkan, dengan menggunakan kapal-kapal tersebut, maka para nelayan bisa membayarnya dengan cara mengekspor produk-produk perikanan seperti ikan, udang, cumi dan juga rumput laut agar bisa memberi kompensasi kepada mitra kerja di China. Lebih dari itu, Anindya melihat dengan adanya kerja sama tersebut maka otomatis galangan-galangan kapal atau tempat pembuatan dan perbaikan kapal di Indonesia akan bertumbuh.
"Jadi walaupun di awalawal menggunakan produk-produk China, akan tetapi ke depannya diharapkan Tingkat Kandungan (Komponen) Dalam Negeri (TKDN) juga dapat maju," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
