KONTAN.CO.ID - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi adanya keberatan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) China terkait sejumlah kebijakan di sektor pertambangan, mulai dari penyesuaian royalti hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Namun, Bahlil menyampaikan dirinya belum mengetahui detail surat protes tersebut yang disebut-sebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. "Saya belum dapat soal surat itu," kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).
Meski begitu, Bahlil menekankan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi atas kebijakan baru tersebut kepada para investor, baik domestik maupun asing, termasuk investor asal China. Ia juga menyebut pemerintah telah menjalin komunikasi langsung dengan Duta Besar China untuk menjelaskan kebijakan yang menjadi sorotan tersebut. "Dubesnya pun sudah komunikasi dengan saya dan sudah saya berikan penjelasan," ujar Bahlil. "Termasuk penyesuaian RKAB dijelaskan dan tidak ada masalah," lanjutnya. Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai kekhawatiran pelaku usaha China merupakan hal yang lumrah terjadi dalam proses investasi. Todotua menyebut pemerintah justru menganggap surat tersebut sebagai masukan yang dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan agar investasi di Indonesia semakin kompetitif.
Baca Juga: Geger Bansos Dipakai Judol! Kemensos Coret 11.000 KPM di Kuartal I-2026 "Kalau ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, kita anggap itu sesuatu yang positif,” kata Todotua saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (14/5/2026). Ia menambahkan pemerintah memahami adanya tantangan yang dihadapi investor asing, termasuk perusahaan China yang aktif berinvestasi di sektor hilirisasi dan industri strategis. Di tengah berbagai penyesuaian kebijakan, BKPM menegaskan pemerintah tetap berupaya menjaga iklim investasi agar kondusif dan memberi kepastian usaha bagi investor. Todotua juga menilai Indonesia masih menjadi negara tujuan investasi yang menarik karena memiliki sumber daya alam melimpah, pasar domestik besar, serta letak geografis yang strategis di Asia. "Indonesia ini kita harapkan menjadi destinasi pertumbuhan investasi,” katanya. Sebelumnya, Kadin China melalui suratnya mengkritisi sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan perusahaan. Beberapa hal yang disoroti mencakup aturan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), intensitas pemeriksaan pajak beserta denda, hingga perubahan regulasi di sektor pertambangan dan industri nikel.
Tonton: Dana Rp 39 Triliun Milik Koruptor Disita Negara, Ini Rencana Prabowo Selain itu, pelaku usaha China menyoroti pemangkasan kuota bijih nikel dalam RKAB serta perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang dinilai menambah biaya produksi secara signifikan. Kadin China juga mengeluhkan ketidakpastian regulasi, penegakan hukum yang dianggap agresif, hingga proses perizinan tenaga kerja asing yang disebut semakin ketat. Tabel Poin Keluhan Kadin China & Respons Pemerintah
| Isu yang Diprotes Kadin China | Penjelasan Singkat | Respons Pemerintah |
| Penyesuaian royalti tambang | Dinilai menambah beban biaya | Pemerintah mengklaim sudah sosialisasi |
| RKAB sektor tambang | Ada pemangkasan kuota bijih nikel | Bahlil: sudah dijelaskan, tidak ada masalah |
| DHE SDA | Aturan devisa ekspor dianggap membatasi | Masuk dalam catatan evaluasi iklim investasi |
| Pemeriksaan pajak dan denda | Dinilai terlalu tinggi/agresif | BKPM menyebut ini masukan positif |
| Formula Harga Patokan Mineral (HPM) | Biaya produksi meningkat | Pemerintah tetap berupaya menjaga kepastian usaha |
| Ketidakpastian regulasi | Dinilai mengganggu operasional | Pemerintah janji iklim investasi kondusif |
| Penegakan hukum agresif | Dikhawatirkan menimbulkan risiko | Tidak dijawab spesifik, tapi disebut akan dievaluasi |
| Perizinan tenaga kerja asing makin ketat | Dikeluhkan menghambat operasional | Tidak dijawab rinci |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
