KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia merespons protes yang dilayangkan oleh Kamar Dagang dan Industri China terkait penyesuaian royalti hingga Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor pertambangan di Indonesia.

Bahlil mengaku belum mengetahui secara pasti mengenai surat Kadin China yang dikabarkan telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya belum dapat soal surat itu," kata Bahlil kepada awak media di Kantor Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan sosialisasi terkait perubahan kebijakan tersebut kepada seluruh investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk investor asal China.

Baca Juga: Harga Avtur Melambung, Pemerintah Tetapkan Fuel Surcharge Maksimal 50% Bagi Maskapai

Menurutnya, komunikasi juga telah dilakukan secara langsung dengan Duta Besar China untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan yang menjadi sorotan para pelaku usaha tersebut.

"Dubesnya pun sudah komunikasi dengan saya dan sudah saya berikan penjelasan," ujar Bahlil.

"Termasuk penyesuaian RKAB dijelaskan dan tidak ada masalah," lanjutnya.

Secara terpisah, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai keresahan yang disampaikan pelaku usaha China merupakan hal yang wajar dalam dinamika investasi.

Menurut Todotua, pemerintah justru memandang surat tersebut sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan investasi nasional agar semakin kompetitif dan menarik bagi investor global.

"Kalau ada catatan yang menjadi tantangan di negara ini dan memberikan masukan kepada pemerintah, kita anggap itu sesuatu yang positif,” kata Todotua saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (14/5/2026).

Ia menjelaskan pemerintah memahami adanya berbagai tantangan yang dihadapi investor asing, termasuk perusahaan asal China yang aktif menanamkan modal pada sektor hilirisasi dan industri strategis nasional.

Meski di tengah berbagai penyesuaian kebijakan, BKPM memastikan pemerintah tetap berupaya menjaga iklim investasi nasional agar tetap kondusif dan memberikan kepastian usaha bagi investor.

Baca Juga: Repatriasi Aset WNI Dinilai Sulit Berhasil Jika Hanya Andalkan Pelaporan Sukarela

Todotua juga menilai Indonesia masih memiliki daya tarik besar bagi investor global berkat dukungan sumber daya alam melimpah, pasar domestik yang besar, serta posisi geografis yang strategis di kawasan Asia.

"Indonesia ini kita harapkan menjadi destinasi pertumbuhan investasi,” katanya.

Sebelumnya, Kadin China dalam suratnya mengeluhkan sejumlah kebijakan yang dinilai membebani operasional perusahaan. Beberapa di antaranya adalah kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), tingginya pemeriksaan pajak dan denda, hingga perubahan regulasi di sektor pertambangan dan nikel.

Pelaku usaha China juga menyoroti pemangkasan kuota bijih nikel dalam RKAB serta perubahan formula Harga Patokan Mineral (HPM) yang disebut meningkatkan biaya produksi secara signifikan.

Selain itu, mereka mengkritik ketidakpastian regulasi, penegakan hukum yang dinilai agresif, hingga proses perizinan tenaga kerja asing yang disebut semakin ketat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News