KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap sektor industri dan dunia usaha di Indonesia. Mengawali pekan ini, nilai tukar rupiah sempat menyentuh level psikologis Rp 17.000, sebelum ditutup ke posisi Rp 16.974 per dolar AS pada Senin (9/3/2026). Sedangkan harga acuan minyak mentah dunia West Texas Intermediate (WTI) dan Brent kompak melonjak melampaui level US$ 100 per barel. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian Saleh Husin mengungkapkan bahwa secara umum eskalasi konflik di Timur Tengah mulai memberikan tekanan terhadap industri nasional, terutama melalui kenaikan harga minyak mentah, peningkatan biaya logistik, serta pelemahan nilai tukar rupiah.
Dampak ini paling terasa pada sektor industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar global, baik dari sisi bahan baku maupun pasar ekspor. Industri yang selama ini masih mengandalkan impor bahan baku, seperti petrokimia, plastik, pupuk, serta beberapa subsektor logam dan kimia, berpotensi menghadapi kenaikan biaya produksi akibat lonjakan harga energi dan potensi gangguan rantai pasok global.
Baca Juga: Konflik Timur-Tengah Pengaruhi Pasokan Sulfur Indonesia untuk Industri Smelter Nikel "Di sisi lain, sektor industri yang berorientasi ekspor juga berpotensi terdampak apabila terjadi gangguan pada jalur logistik internasional maupun pelemahan permintaan di pasar global," kata Saleh saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (9/3/2026). Beberapa pelaku usaha bahkan mulai melaporkan dampak awal, misalnya industri nikel yang menghadapi potensi gangguan pasokan sulfur yang banyak diimpor dari kawasan Timur Tengah untuk proses pemurnian. Secara umum, sektor yang paling rentan adalah industri yang memiliki keterkaitan kuat dengan rantai pasok global, baik karena ketergantungan terhadap bahan baku impor maupun karena orientasi pasar ekspor yang cukup besar. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia, Erwin Aksa menambahkan bahwa bagi industri di Indonesia. Tekanan ini tidak hanya dirasakan oleh sektor yang punya hubungan dagang langsung dengan Timur Tengah, tetapi juga oleh sektor yang sangat sensitif terhadap biaya energi, bahan baku impor, dan
freight cost. Erwin menyoroti sejumlah sub sektor yang paling rentan terdampak eskalasi konflik di Timur Tengah. Antara lain industri petrokimia, logistik dan pelayaran, penerbangan, makanan dan minuman, industri barang konsumsi, manufaktur padat energi, serta sektor pertambangan dan pengolahan berbasis impor bahan penolong. "Situasi ini harus dilihat bukan hanya sebagai ancaman jangka pendek, tetapi juga sebagai pengingat bahwa struktur industri nasional masih rentan terhadap shock eksternal, terutama pada energi, bahan baku antara, dan biaya logistik global," ujar Erwin. Dihubungi terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyoroti lonjakan harga minyak mentah dunia yang telah menembus level US$ 100 per barel menjadi perhatian serius bagi dunia usaha. Harga ini merupakan level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir sejak konflik Rusia - Ukraina pada tahun 2022. Dalam satu minggu terakhir, harga minyak mentah Brent melonjak sekitar 42%, dan dalam sebulan terakhir telah meningkat lebih dari 64%. "Lonjakan yang sangat tajam dalam waktu singkat seperti ini menciptakan tekanan biaya yang signifikan bagi sektor usaha," kata Shinta.
Baca Juga: Kementerian ESDM Amankan 150 Juta Ton Batubara untuk DMO Tahun 2026 Meski begitu, Shinta mengungkapkan bahwa sebagian pelaku usaha saat ini masih berupaya menahan kenaikan harga produk atau jasa untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas permintaan. Namun dalam praktiknya, perusahaan juga harus mempertimbangkan price pass-through mechanism, yaitu sejauh mana kenaikan biaya input dapat diteruskan ke harga jual tanpa mengganggu permintaan pasar. "Dalam beberapa sektor, penyesuaian tarif atau harga produk memang mulai dipertimbangkan secara selektif, terutama jika tekanan biaya berlangsung cukup lama. Banyak perusahaan juga melakukan efisiensi internal, termasuk optimalisasi penggunaan energi, penyesuaian rute logistik, hingga renegosiasi kontrak dengan pemasok," terang Shinta.
Strategi Mitigasi dari Kadin & Apindo
Menghadapi eskalasi konflik geopolitik saat ini, Erwin menilai mitigasi pelaku industri harus bergerak di tiga level strategi.
Pertama, mengamankan pasokan melalui diversifikasi negara asal bahan baku dan energi, penyesuaian rute logistik, serta peningkatan buffer stock untuk komoditas kritikal. Langkah ini sejalan dengan respons pemerintah yang mulai mengalihkan sebagian impor crude oil dari Timur Tengah ke AS untuk mengurangi risiko pasokan.
Kedua, perusahaan perlu fokus pada efisiensi operasional dan perlindungan margin. Misalnya dengan renegosiasi kontrak logistik, penyesuaian formula harga jual, efisiensi energi di pabrik, pengendalian
inventory yang lebih disiplin, dan lindung nilai yang lebih terukur untuk kebutuhan valas maupun bahan baku strategis. Dalam situasi volatil seperti ini, perusahaan yang paling siap biasanya adalah yang memiliki fleksibilitas sourcing, cadangan likuiditas, dan disiplin cost control yang kuat. "Ini menjadi penting karena lonjakan premi asuransi maritim dan gangguan tanker di kawasan Teluk sudah tercatat meningkat dalam beberapa hari terakhir," ungkap Erwin. Ketiga, Kadin Indonesia menilai perlu ada koordinasi kebijakan yang cepat antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis agar gejolak eksternal tidak langsung diteruskan menjadi tekanan berkepanjangan di sektor riil.
Baca Juga: PGN (PGAS) Siapkan Belanja Modal US$ 353 Juta pada 2026, Ini Rencana Penggunaannya Erwin menegaskan, dunia usaha membutuhkan kepastian pasokan energi, stabilisasi nilai tukar, kelancaran logistik, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar keputusan investasi dan produksi tidak tertunda. "Harapan Kadin adalah pemerintah mempercepat diversifikasi sumber energi dan bahan baku, memperkuat cadangan strategis, menjaga stabilitas makro, serta memberikan ruang insentif yang memadai bagi industri yang paling terdampak," tegas Erwin. Shinta menambahkan, apabila harga minyak dunia bertahan di atas US$ 100 per barel dalam beberapa bulan ke depan, perusahaan biasanya akan menyiapkan sejumlah contingency measures.
Pertama, memperkuat strategi efisiensi energi dan operasional untuk menekan biaya produksi.
Kedua, melakukan diversifikasi sumber energi, termasuk mempercepat transisi menuju energi yang lebih efisien atau alternatif yang lebih stabil dari sisi harga. Ketiga, memperkuat manajemen risiko rantai pasok agar perusahaan dapat lebih adaptif terhadap volatilitas harga komoditas global. Dari sisi kebijakan, dunia usaha berharap pemerintah dapat menjaga policy stability dan regulatory certainty, karena sangat penting bagi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi dan operasional di tengah volatilitas global. Beberapa langkah yang dapat membantu industri antara lain memastikan stabilitas pasokan energi domestik, menjaga kelancaran distribusi bahan bakar, serta memperkuat kebijakan yang mendukung efisiensi logistik nasional.
Baca Juga: Elnusa Jalankan Program Ramadan di 98 Wilayah Operasi Selama Maret 2026 "Selain itu, percepatan pengembangan energi alternatif dan peningkatan efisiensi sistem transportasi nasional juga menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada fluktuasi harga minyak global dalam jangka panjang," ujar Shinta. Sementara Saleh menekankan bahwa situasi saat ini mesti menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan industri nasional. Kadin berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kebijakan untuk membantu pelaku industri menghadapi lonjakan biaya produksi, misalnya melalui pemberian insentif fiskal maupun kebijakan yang dapat menurunkan beban biaya logistik dan energi. "Dengan dukungan tersebut, diharapkan industri nasional tetap mampu menjaga keberlanjutan produksi, stabilitas harga, serta daya saing di pasar global di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi saat ini," tutup Saleh. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
