KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menyalurkan dana sebesar Rp 200 triliun ke lima bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yaitu BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI untuk meningkatkan likuiditas.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Diana Dewi, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, pendanaan sebesar itu sangat dibutuhkan untuk mendorong sektor riil dan meningkatkan daya beli masyarakat.

“Kami berharap dana ini benar-benar maksimal digunakan oleh perbankan untuk disalurkan demi menggerakkan roda perekonomian di dunia nyata, dan mendorong sektor swasta untuk berbelanja. Contohnya, memberikan pinjaman pada UMKM,” ujar Diana kepada Kontan, Minggu (14/9/2025).

Bank DBS Indonesia Ungkap Alasan Pentingnya Berinvestasi di Tengah Ketidakpastian

Ia menekankan, pengucuran dana harus disertai dengan kemudahan akses bagi peminjam, termasuk bunga yang realistis. 

“Kalau memberi pinjaman dengan bunga yang tidak realistis, maka kreditur pun enggan. Akibatnya, dana talangan tersebut akan mengendap di bank,” tambahnya. 

Baca Juga: Dana Negara Rp 200 Triliun Mengalir ke Bank Himbara, Tenor Fleksibel 6 Bulan

Diana juga menyoroti pentingnya pengawasan agar dana tidak hanya digunakan untuk investasi di pasar saham, yang dinilai tidak berdampak pada perluasan lapangan kerja.

Menurut Diana, hampir semua sektor membutuhkan tambahan kredit, namun prioritas utama sebaiknya diberikan pada sektor pertanian, UMKM, dan koperasi. 

Contohnya, UMKM yang bergerak sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG, serta koperasi yang tergabung dalam program Koperasi Merah Putih. 

“Pendanaan harus disalurkan dengan sistem dan mekanisme yang jelas, termasuk pengontrolan aliran dananya,” ujarnya.

Diana menilai alokasi kredit ini selaras dengan kebutuhan dunia usaha, terutama di tengah pelemahan daya beli masyarakat. 

Baca Juga: APINDO: Guyuran Rp 200 Triliun ke Bank Himbara Perlu Diikuti Penurunan Bunga Kredit

“Salah satu tujuan pengucuran dana ini tentu untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui stabilitas harga-harga di pasar. Harapannya, dengan dana jumbo ini, daya beli masyarakat meningkat. Kalau tidak, perlu dipertanyakan kemana aliran dana tersebut,” jelasnya.

Meski penambahan kredit penting, Diana menekankan bahwa dana saja tidak cukup tanpa dukungan instrumen lain. 

Beberapa langkah yang diperlukan antara lain: menurunkan suku bunga pinjaman bank, memberikan insentif pajak yang tidak memberatkan pelaku usaha, mendorong investasi terbuka, menjaga harga kebutuhan pokok, mengawasi alur pinjaman dana, memastikan keamanan bagi pelaku usaha, serta penegakan hukum yang konsisten.

“Saya berharap Bank Indonesia bisa menutup potensi kebocoran terhadap dana yang dikucurkan sehingga dana tersebut dapat digunakan maksimal dan berdampak signifikan bagi akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkas Diana.

Baca Juga: Kadin DKI Jakarta: Atasi Pengangguran Butuh Kolaborasi Pemerintah dan Swasta

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News