BOGOR. Keidanren atau kamar dagang dan industri Jepang mendukung proyek pengembangan infrastruktur di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) senilai US$ 60 miliar. Dukungan itu disampaikan saat kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Boediono ke Jepang tanggal 13 November hingga 17 November 2010.

Pengembangan infrastruktur itu antara lain pembangunan pelabuhan, kawasan ekonomi baru, infrastruktur transportasi, air bersih, dan pembangkit listrik. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, dana untuk membiayai pengembangan infrastruktur itu merupakan kombinasi.

Rinciannya, kombinasi antara dana swasta murni dari Jepang, program kemitraan swasta dan pemerintah (public private partnership), pihak swasta Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian, ada pinjaman lunak (soft loan) dari Jepang, serta sebagian kecil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini pembicaraan-pembicaraan yang sudah menjadi hal yang harus segera kita follow up," ujar Hatta usai mendampingi Wakil Presiden Boediono melaporkan hasil kunjungan kerja ke Jepang di Puri Cikeas, Kamis malam (18/11)

Nantinya, akan ada sebuah Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjalankan kerjasama itu. Penandatanganannya direncanakan pada saat Bali Democracy Forum bulan Desember nanti.

Menurut Hatta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pertemuan tadi memberikan arahan bahwa Indonesia dengan all direct diplomacy harus memanfaatkan hubungan baik ini. Sehingga, kerjasama Indonesia dan Jepang semakin meningkat.

Apalagi, antara Indonesia dan Jepang saat ini memiliki kesepakatan kemitraan ekonomi atau Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (EPA). "Jepang melihat Indonesia sebagai mitra strategis," kata mantan Menteri Sekretaris Negara itu.

Hatta menyatakan, dalam EPA itu ada dua hal yang mesti dipertegas lagi yaitu komitmen mendorong industri kecil dan berkaitan Jaminan terhadap 500 calon tenaga perawat dan tenaga pelayan kesehatan untuk bekerja di Jepang. "Pihak Jepang akan memperpanjang pelatihan di Indonesia menjadi 6 bulan dengan biaya dari Jepang," kata politisi Partai Amanat Nasional itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Djumyati P.