JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak Bumi dan Gas (SKK Migas) dan Komite Hulu Migas Kadin menilai banyaknya persoalan di bidang migas saat ini yang membuat produksi anjlok. Makanya, ke depan, mereka meminta kepastian hukum dan kebijakan dalam mengelola migas. Wakil Ketua Tetap Komite Hulu Migas Kadin Firlie Ganinduto mengatakan, kepastian hukum dalam industri migas sangat penting. "Revisi UU Migas akan menjadi angin segar bagi industri. Saat ini, ada 100-an perizinan, vertikal dan horizontal. Birokrasi pengadaan dan persetujuan juga jadi masalah utama," keluh Firlie, Selasa (7/10). Ini pula yang membuat produksi minyak tak bisa dilakukan karena terlalu banyak izin yang harus dilalui. Sisi lain, menurut Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Baris Sitorus, produksi minyak Indonesia banyak hilang karena ada pencurian.
Kadin keluhkan izin berbelit di industri migas
JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak Bumi dan Gas (SKK Migas) dan Komite Hulu Migas Kadin menilai banyaknya persoalan di bidang migas saat ini yang membuat produksi anjlok. Makanya, ke depan, mereka meminta kepastian hukum dan kebijakan dalam mengelola migas. Wakil Ketua Tetap Komite Hulu Migas Kadin Firlie Ganinduto mengatakan, kepastian hukum dalam industri migas sangat penting. "Revisi UU Migas akan menjadi angin segar bagi industri. Saat ini, ada 100-an perizinan, vertikal dan horizontal. Birokrasi pengadaan dan persetujuan juga jadi masalah utama," keluh Firlie, Selasa (7/10). Ini pula yang membuat produksi minyak tak bisa dilakukan karena terlalu banyak izin yang harus dilalui. Sisi lain, menurut Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas, Baris Sitorus, produksi minyak Indonesia banyak hilang karena ada pencurian.
