JAKARTA. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbaiki sistem pasar perikanan terutama di tingkat wilayah penangkapan. Perbaikan sistem ini salah satunya mencakup kejelasan sistem retribusi bagi pengusaha dan nelayan. Menurut Benny Laos, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Akuakultur Kadin, pengusaha dan nelayan di tingkat bawah sering dipungut retribusi secara berlapis. "Kami bisa rugi cukup besar, untuk kasus tertentu bisa mencapai 50% dari omzet," tutur Benny dalam pemaparan Outlook 2011 Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Jakarta (17/1).Kadin mengharapkan pemerintah membuat peraturan yang jelas untuk retribusi agar jangan sampai satu komoditi dipungut berkali-kali. Kadin juga meminta kejelasan penggunaan dana hasil retribusi tersebut. "Kami meminta dana tersebut lebih banyak digunakan untuk pengayaan sumber daya ikan di daerah-daerah," ujar Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan.Perbaikan sistem pasar ini terkait juga dengan perbaikan nasib nelayan di daerah. Menurut Erwin Hartono, Wakil Ketua Komite Tetap Litbang Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kadin, dengan sistem pasar seperti sekarang lebih memberi kuasa kepada para tengkulak. Nelayan di daerah tidak memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menentukan harga ikan hasil tangkapannya. Erwin bilang kondisi tersebut terjadi karena KKP tidak membangun sistem penahan atau buffer seperti cold storage di wilayah-wilayah penangkapan. Akibatnya, nelayan tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil tangkapannya saat itu juga karena takut ikannya akan membusuk.KKP selama ini hanya membangun sistem buffer tersebut di pelabuhan-pelabuhan besar saja. Akibatnya, yang menikmati untung hanya para pengusaha skala besar saja. KKP seharusnya membangun sistem buffer ini di wilayah penangkapan nelayan. "Ketika harga turun akibat kelebihan pasokan nelayan bisa tahan dulu, tapi ketika harga bagus baru nelayan melepasnya," ujar Erwin kepada KONTAN.Di sisi lain, pengusaha pun akan mendapatkan keuntungan dalam hal ketersediaan pasokan. Jika sistem buffer ini dibuat di wilayah nelayan, pengusaha tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan ketika cuaca sedang buruk. Pengusaha akan mendapatkan pasokan setiap saat, karena para nelayan memiliki tabungan stok yang disimpan di buffer tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kadin : KKP seharusnya membangun cold storage di wilayah penangkapan
JAKARTA. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperbaiki sistem pasar perikanan terutama di tingkat wilayah penangkapan. Perbaikan sistem ini salah satunya mencakup kejelasan sistem retribusi bagi pengusaha dan nelayan. Menurut Benny Laos, Wakil Ketua Komite Tetap Industri Akuakultur Kadin, pengusaha dan nelayan di tingkat bawah sering dipungut retribusi secara berlapis. "Kami bisa rugi cukup besar, untuk kasus tertentu bisa mencapai 50% dari omzet," tutur Benny dalam pemaparan Outlook 2011 Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Jakarta (17/1).Kadin mengharapkan pemerintah membuat peraturan yang jelas untuk retribusi agar jangan sampai satu komoditi dipungut berkali-kali. Kadin juga meminta kejelasan penggunaan dana hasil retribusi tersebut. "Kami meminta dana tersebut lebih banyak digunakan untuk pengayaan sumber daya ikan di daerah-daerah," ujar Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan.Perbaikan sistem pasar ini terkait juga dengan perbaikan nasib nelayan di daerah. Menurut Erwin Hartono, Wakil Ketua Komite Tetap Litbang Industri Pengolahan Hasil Perikanan Kadin, dengan sistem pasar seperti sekarang lebih memberi kuasa kepada para tengkulak. Nelayan di daerah tidak memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menentukan harga ikan hasil tangkapannya. Erwin bilang kondisi tersebut terjadi karena KKP tidak membangun sistem penahan atau buffer seperti cold storage di wilayah-wilayah penangkapan. Akibatnya, nelayan tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil tangkapannya saat itu juga karena takut ikannya akan membusuk.KKP selama ini hanya membangun sistem buffer tersebut di pelabuhan-pelabuhan besar saja. Akibatnya, yang menikmati untung hanya para pengusaha skala besar saja. KKP seharusnya membangun sistem buffer ini di wilayah penangkapan nelayan. "Ketika harga turun akibat kelebihan pasokan nelayan bisa tahan dulu, tapi ketika harga bagus baru nelayan melepasnya," ujar Erwin kepada KONTAN.Di sisi lain, pengusaha pun akan mendapatkan keuntungan dalam hal ketersediaan pasokan. Jika sistem buffer ini dibuat di wilayah nelayan, pengusaha tidak perlu khawatir akan kekurangan pasokan ketika cuaca sedang buruk. Pengusaha akan mendapatkan pasokan setiap saat, karena para nelayan memiliki tabungan stok yang disimpan di buffer tersebut.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
