JAKARTA. Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter, Haryadi B. Sukamdani menuturkan,untuk penerapan tax holiday pihaknya mendukung penuh sesegera mungkin Pemerintah bisa menerapkannya. Bahkan, ia berharap penerapan tax holiday tersebut bisa dilaksanakan pada kuartal ketiga. "Saya optimis bisa dilaksanakan sesegera mungkin, karena kalau makin molor kan kesempatan bisa diambil oleh negara lain dan sepertinya pemerintah pun semakin serius menyelesaikan ini," katanya.Haryadi menuturkan, KADIN sendiri telah menyampaikan konsep penerapan tax holiday tersebut untuk mendukung industri strategis yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, industri hulu yang mempunyai keterkaitan besar terhadap industri hilirnya dan bersifat padat modal. "Misalnya industri baja, kimia dasar, yang terkait dengan energi baik terbarukan.Kategori kedua, ialah industri yang bersifat membuka wilayah baru. "Jadi industri yang dibangun di wilayah yang membutuhkan infrastruktur yang mendasar," katanya.Ketiga, ialah kategori industri yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar. "Ketiga kategori ini sangat memerlukan tax holiday, karena kalau tidak mereka tidak pernah tumbuh. Dan sekarang, pemerintah harus betul-betul bekerja ekstra untuk menciptakan investasi baru dan penyerapan lapangan kerja baru," jelasnya.Sementara untuk besaran pemberlakuan tax holiday sendiri, Haryadi menuturkan bahwa pihaknya telah menghitung persentase yang pas untuk tiap-tiap industri. Sayang, ia belum bisa merincinya. “Kelihatannya Menkeu mendukung jika sifatnya itu memberikan dampak yang luas bagi ekonomi kita mengapa tidak kita bantu. Ini untuk meyakinkan orang menanamkan modalnya saja sudah setengah mati," katanya.Sedangkan untuk pemberian waktu, usulan Haryadi adalah sekitar 10 tahun. "Mereka rata-rata minta 10 tahun hingga 15 tahun, Ini nggak rugi jika diberikan selama itu, karena yang penting kan keuntungan jangka panjangnya," paparnya.“Pemerintah harus ambil keuntungannya di industri hilir jangan di hulunya. Tolong pikirkan daya saing, dan penerimaan di sektor hilir akan besar, serta penyerapan tenaga kerja akan signifikan. Jadi jangan hitung bahwa penerimaan akan turun, sementara masuk saja belum. Kita setuju mereka masuk, tapi kan tetap ada rambunya, kita kan gak mau tax holiday juga diberikan tidak tepat," ucapnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kadin : Mendukung Sepenuhnya Tax Holiday
JAKARTA. Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Fiskal dan Moneter, Haryadi B. Sukamdani menuturkan,untuk penerapan tax holiday pihaknya mendukung penuh sesegera mungkin Pemerintah bisa menerapkannya. Bahkan, ia berharap penerapan tax holiday tersebut bisa dilaksanakan pada kuartal ketiga. "Saya optimis bisa dilaksanakan sesegera mungkin, karena kalau makin molor kan kesempatan bisa diambil oleh negara lain dan sepertinya pemerintah pun semakin serius menyelesaikan ini," katanya.Haryadi menuturkan, KADIN sendiri telah menyampaikan konsep penerapan tax holiday tersebut untuk mendukung industri strategis yang terbagi dalam tiga kategori. Pertama, industri hulu yang mempunyai keterkaitan besar terhadap industri hilirnya dan bersifat padat modal. "Misalnya industri baja, kimia dasar, yang terkait dengan energi baik terbarukan.Kategori kedua, ialah industri yang bersifat membuka wilayah baru. "Jadi industri yang dibangun di wilayah yang membutuhkan infrastruktur yang mendasar," katanya.Ketiga, ialah kategori industri yang menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar. "Ketiga kategori ini sangat memerlukan tax holiday, karena kalau tidak mereka tidak pernah tumbuh. Dan sekarang, pemerintah harus betul-betul bekerja ekstra untuk menciptakan investasi baru dan penyerapan lapangan kerja baru," jelasnya.Sementara untuk besaran pemberlakuan tax holiday sendiri, Haryadi menuturkan bahwa pihaknya telah menghitung persentase yang pas untuk tiap-tiap industri. Sayang, ia belum bisa merincinya. “Kelihatannya Menkeu mendukung jika sifatnya itu memberikan dampak yang luas bagi ekonomi kita mengapa tidak kita bantu. Ini untuk meyakinkan orang menanamkan modalnya saja sudah setengah mati," katanya.Sedangkan untuk pemberian waktu, usulan Haryadi adalah sekitar 10 tahun. "Mereka rata-rata minta 10 tahun hingga 15 tahun, Ini nggak rugi jika diberikan selama itu, karena yang penting kan keuntungan jangka panjangnya," paparnya.“Pemerintah harus ambil keuntungannya di industri hilir jangan di hulunya. Tolong pikirkan daya saing, dan penerimaan di sektor hilir akan besar, serta penyerapan tenaga kerja akan signifikan. Jadi jangan hitung bahwa penerimaan akan turun, sementara masuk saja belum. Kita setuju mereka masuk, tapi kan tetap ada rambunya, kita kan gak mau tax holiday juga diberikan tidak tepat," ucapnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News