JAKARTA. Minimnya insentif bagi pengusaha di sektor kesehatan seperti Rumah Sakit (RS) dan Farmasi menimbulkan kesulitan bagi pengusaha. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mendukung daya saing industri kesehatan menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Ketua Komite Tetap bidang Kesehatan Kamar Dagang dan Industri, Adib Yahya mengatakan, Pemerintah harus punya grand desain kebijakan bagi industri kesehatan untuk menyambut MEA 2015. Menurutnya dengan grand desain yang jelas tersebut, maka industri kesehatan bisa punya daya saing dan juga biayanya bisa lebih murah ketimbang yang ada saat ini. "Sebagai contoh, alat kesehatan dikategorikan dalam barang canggih dan dihitung sebagai barang mewah sehingga kena pajak yang tinggi. Pengenaan pajak ini harus dikurangi bahkan dihapuskan," ujar Adib, Rabu (28/8). Adib menjelaskan, tidak adanya grand desain dari pemerintah juga terlihat dari dimasukkannya Rumah Sakit dalam kategori industri komersial yang membebankan biaya listrik dan air setara dengan industri komersial lainnya. Padahal, menurutnya, rumah sakit bukan murni mengedepankan komersialisasi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan sosial. "Jika melihat kondisi yang ada saat ini sulit rasanya berbicara daya saing tanpa ada dukungan dari pemerintah," katanya. Pendapat senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pendidikan dan Kesehatan, James Riady. Dia bilang, pemerintah memang harus memberi insentif bagi industri kesehatan, mengingat komponen kesehatan seperti alkes dan obat banyak yang diimpor dan termasuk padat modal. "Meningkatkan daya saing hingga bisnis kesehatan menjadi low cost. Pemerintah perlu melakukan langkah kebijakan yang konkret, yakni gunakan instrumen fiskal untuk meredam gejolak pasar yang dihadapi industri kesehatan saat ini," jelasnya. Ia pun menyarankan kepada pengusaha rumah sakit swasta dan farmasi segera menulis surat ke Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Komite Ekonomi Nasional agar memperjuangkan insentif bagi industri kesehatan. Bikin health destination Adib menambahkan, jelang MEA 2015, industri kesehatan diprediksi akan terkoneksi dengan industri pariwisata. Hal itu bisa dilihat dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia yang menawarkan Destinasi Kesehatan atau Health Tourism. "Singapura, Thailand, dan Malaysia sering mempromosikan daerahnya sebagai destinasi di bidang kesehatan. Itu tidak terlihat di Indonesia dan harus mulai digagas oleh pemerintah," ujar Adib.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kadin minta insentif industri kesehatan
JAKARTA. Minimnya insentif bagi pengusaha di sektor kesehatan seperti Rumah Sakit (RS) dan Farmasi menimbulkan kesulitan bagi pengusaha. Untuk itu, pemerintah diharapkan mengeluarkan kebijakan yang mendukung daya saing industri kesehatan menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Ketua Komite Tetap bidang Kesehatan Kamar Dagang dan Industri, Adib Yahya mengatakan, Pemerintah harus punya grand desain kebijakan bagi industri kesehatan untuk menyambut MEA 2015. Menurutnya dengan grand desain yang jelas tersebut, maka industri kesehatan bisa punya daya saing dan juga biayanya bisa lebih murah ketimbang yang ada saat ini. "Sebagai contoh, alat kesehatan dikategorikan dalam barang canggih dan dihitung sebagai barang mewah sehingga kena pajak yang tinggi. Pengenaan pajak ini harus dikurangi bahkan dihapuskan," ujar Adib, Rabu (28/8). Adib menjelaskan, tidak adanya grand desain dari pemerintah juga terlihat dari dimasukkannya Rumah Sakit dalam kategori industri komersial yang membebankan biaya listrik dan air setara dengan industri komersial lainnya. Padahal, menurutnya, rumah sakit bukan murni mengedepankan komersialisasi, tetapi juga dari sisi kemanusiaan dan sosial. "Jika melihat kondisi yang ada saat ini sulit rasanya berbicara daya saing tanpa ada dukungan dari pemerintah," katanya. Pendapat senada diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin bidang Pendidikan dan Kesehatan, James Riady. Dia bilang, pemerintah memang harus memberi insentif bagi industri kesehatan, mengingat komponen kesehatan seperti alkes dan obat banyak yang diimpor dan termasuk padat modal. "Meningkatkan daya saing hingga bisnis kesehatan menjadi low cost. Pemerintah perlu melakukan langkah kebijakan yang konkret, yakni gunakan instrumen fiskal untuk meredam gejolak pasar yang dihadapi industri kesehatan saat ini," jelasnya. Ia pun menyarankan kepada pengusaha rumah sakit swasta dan farmasi segera menulis surat ke Menteri Keuangan, Menko Perekonomian, dan Komite Ekonomi Nasional agar memperjuangkan insentif bagi industri kesehatan. Bikin health destination Adib menambahkan, jelang MEA 2015, industri kesehatan diprediksi akan terkoneksi dengan industri pariwisata. Hal itu bisa dilihat dengan beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia yang menawarkan Destinasi Kesehatan atau Health Tourism. "Singapura, Thailand, dan Malaysia sering mempromosikan daerahnya sebagai destinasi di bidang kesehatan. Itu tidak terlihat di Indonesia dan harus mulai digagas oleh pemerintah," ujar Adib.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
