JAKARTA. Kabinet Kerja telah terbentuk dengan jajaran menteri-menterinya. Setumpuk pekerjaan sudah menghadang, menanti gebrakan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Salah satu sektor yang menanti untuk segera ada penyelesaiannya yakni masalah infrastruktu.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto, menuturkan pemerintah Jokowi-Jk harus dapat memprioritaskan program infrastruktur dasar mana yang paling penting. "Yang program rutin seperti pembangunan jalan harus diperbaiki kinerjanya, sedangkan program infrastruktur yang baru harus dapat memberikan dampak positif ke ekonomi," jelasnya, Senin (27/10).

Ia mencontohkan dengan melakukan revitalisasi pelabuhan-pelabuhan di Indonesia agar dapat menampung kapal-kapal besar dan pembangunan jalur kereta api cepat di Pulau Jawa. "Contohnya revitalisasi Pelabuhan Tanjung Priok sehingga dapat menampung kapal besar atau pembangunan jalur kereta api cepat Surabaya-Jakarta yang hanya membutuhkan waktu tempuh 4-5 jam saja," jelas Suryo.

Pembangunan yang seperti itu yang harus diprioritaskan agar mobiliasasi logistik maupun manusia dapat berjalan cepat. Suryo menyadari demi mewujudkan semua program infrastruktur tersebut membutuhkan dana yang besar, namun pemerintah sendiri dananya terbatas. Untuk itu, Ia menyarankan pemerintah untuk bekerjasama dengan pihak swasta. "Dana yang dimiliki pemerintah untuk mewujudkan program besar infrastruktur sangat terbatas, karenanya perlu peran pendanaan dari swasta di atas 50%," jelasnya.

Namun, Suryo menerangkan jika mengharapkan pihak swasta membangun infrastruktur, swasta harus memiliki akses dana yang murah. "Pendanaan dari bank dengan bunga murah, pinjaman jangkan panjang diatas 10 tahun," ujarnya.

Namun hingga saat ini, bank-bank di Indonesia tidak siap dengan syarat dari pihak swasta tersebut. Suryo mengungkapkan, Kadin pernah menyarankan pemerintah untuk membentuk bank infrastruktur, namun tidak digubris oleh pemerintah.

Dengan bank infrastruktur ini, Suryo meyakini dapat memberikan bunga murah dan pinjaman jangka panjang yang tidak bisa diberikan oleh bank-bank pada umumnya. "Nanti bank infrastruktur ini dananya bukan dari deposito nasabah, melainkan dari dana luar negeri atau bantuan sumber dana dari bank luar, seperti Asian Development Bank," jelasnya.

Bank-bank luar negeri tersebut bisa masuk menjadi pemegang saham dari bank infrastruktur. "Contohnya China yang membentuk bank infrastruktur asia, nanti mereka bisa menjadi pemegang sahamnya," imbuh Suryo.

Diperlukan keseriusan dan keterbukaan dari pemerintah Jokowi-JK dengan melakukan langkah kongkrit. "Pemerintahkan bisa merevisi Undang-undang agar bank-bank luar negeri membantu bank infrastruktur supaya bisa mendanai pihak swasta," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto