JAKARTA. Pelaku usaha logistik berharap implementasi program tol laut dan poros maritim yang akan dilakukan pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi ) dan Jusuf Kalla (JK) tidak menjadi ancaman bagi kedaulatan maritim dan industri maritim nasional. Oleh karena itu pelaku usaha logistik nasional meminta agar pos Menteri Perhubungan diisi oleh sosok yang lebih mementingkan kepentingan nasional dibanding asing. Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldi Masita mengatakan, implementasi tol laut harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing. Sebab esensi dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat. Dia mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing, bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan. Bahkan Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri. "Ini situasi yang cukup memprihatinkan dan pemerintahan baru ke depan harus bisa menghentikan praktek liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional," katanya dalam siaran pers, Senin (6/10).
Kadin minta Jokowi tunjuk Menhub yang pro nasional
JAKARTA. Pelaku usaha logistik berharap implementasi program tol laut dan poros maritim yang akan dilakukan pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi ) dan Jusuf Kalla (JK) tidak menjadi ancaman bagi kedaulatan maritim dan industri maritim nasional. Oleh karena itu pelaku usaha logistik nasional meminta agar pos Menteri Perhubungan diisi oleh sosok yang lebih mementingkan kepentingan nasional dibanding asing. Wakil Ketua Komite Tetap Penyedia dan Pelaku Logistik Kadin Indonesia Zaldi Masita mengatakan, implementasi tol laut harus berakar pada kekuatan nasional dan memprioritaskan industri domestik dibandingkan asing. Sebab esensi dari keduanya adalah untuk mewujudkan perekonomian maritim nasional yang berdaulat bagi masyarakat. Dia mencontohkan saat ini dua terminal tersibuk di Tanjung Priok dan Tanjung Perak sudah dikelola oleh asing, bahkan konsesi bagi perusahaan asing tersebut diperpanjang oleh operator pelabuhan. Bahkan Terminal Petikemas Kalibaru juga akan dikelola oleh perusahaan luar negeri. "Ini situasi yang cukup memprihatinkan dan pemerintahan baru ke depan harus bisa menghentikan praktek liberalisasi seperti itu dengan cara memperkuat peran masyarakat pengusaha nasional," katanya dalam siaran pers, Senin (6/10).
