KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi bagi kelompok kerja (pokja) percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri (KI) dan Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang KEK, KI dan PSN, Akhmad Ma'ruf Maulana menilai pokja ini penting untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi 8% sesuai harapan pemerintah. 

"Pokja bersama-sama dengan aparat pemerintah akan menyelesaikan berbagai macam permasalahan baik yang menyangkut masalah perizinan maupun masalah infrastruktur," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12). 

Puncakbaru Jayatama Tampilkan Inovasi Eksplorasi Interaktif di Minerba Convex 2025

Baca Juga: Kadin Bakal Kejar Tayang Capai Target Ekonomi Tumbuh 8%, Begini Siasatnya!

Menurutnya, pokja ini harus terdiri dari berbagai kementerian terkait seperti Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Infrastruktur, Pengembangan Kewilayahan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup,  Kementerian ATR/BPN. 

Untuk itu, Kadin mengusulkan kepada Kemenko Perekonomian agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) secara resmi terkait Pokja ini dan kementerian terkait dapat mengajukan masing-masing perwakilan sekelas Direktur atau Dirjen (Direktur Jenderal), agar tantangan dan kendala yang dihadapi para pelaku industri KEK dan PSN ini cepat teratasi. 

"Kami meminta supaya Pokja ini dibentuk, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur supaya Pokja ini betul-betul dibentuk, di-SKkan secara resmi," ujarnya. 

Lebih lanjut, pihaknya memastikan turut mengawal proyek-proyek yang terhambat yang dimiliki oleh anggota Kadin dan swasta, khususnya proyek-proyek yang nonAPBN. Usulan Pokja percepatan PSN non APBN ini akan dilaporkan kepada Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie. 

Baca Juga: Beleid Kenaikan Upah Minimum 2025 Terbit, Begini Sikap Pengusaha dan Buruh

"Jadi kita akan mengawal supaya realisasi cepat, nah ini kan teman-temen bergabung semuanya komplit, para pelaku PSN dan KEK hadir, dan sangat berharap pemerintah bisa memberi kemudahan-kemudahan, dipercepat, tujuannya itu," ungkapnya. 

Seperti diketahui, dari data rencana investasi 41 kawasan industri PSN, terdapat komitmen investasi sekitar Rp 2.785 triliun yang akan direalisasikan bertahap, meliputi investasi pembangunan infrastruktur KI dan tenant di dalamnya. 

Hingga 2024, diperkirakan realisasi investasi di kawasan industri PSN mencapai Rp 68 triliun. Berdasarkan hasil estimasi dan simulasi penambahan nilai investasi pada KI, target investasi dalam jangka menengah pada 2029 sebesar Rp 481 triliun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News