KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menyambut baik rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk Undang-Undang (UU) Penyadapan.

Regulasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan data dan dokumen perusahaan.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan, pembentukan UU Penyadapan menjadi momentum untuk menghadirkan aturan yang lebih jelas mengenai tata cara pelaksanaan penyadapan.

Baca Juga: Respons Mendagri Tito Karnavian Terkait Isu Dicekal ke Luar Negeri

"Karena yang namanya data atau dokumen merupakan bagian dari perlindungan aset dan rahasia dagang," ujarnya kepada Kontan, Senin (9/11/2026).

Sarman menjelaskan, data perusahaan seperti formula produk, strategi pemasaran, hasil riset, hingga laporan keuangan merupakan bagian dari rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomi.

Jika informasi tersebut bocor, kompetitor berpotensi memanfaatkannya sehingga menimbulkan kerugian finansial bagi perusahaan.

Karena itu, ia berharap UU Penyadapan dapat mengatur secara terperinci tata cara dan mekanisme pelaksanaan penyadapan.

Dengan demikian, praktik penyadapan ilegal maupun penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah.

Sarman juga menilai perlu dipertimbangkan pembentukan badan khusus yang bertugas mengawasi lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.

"Kita berharap proses pembentukan UU ini masuk dalam legislasi 2027 sehingga proses pembahasannya dapat segera dimulai," katanya.

Baca Juga: Raja Juli, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Mundur dari PSI, Begini Kata Kaesang

Sementara itu, Komisi III DPR RI berencana mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan setelah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Komisi yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan keamanan tersebut juga mendorong adanya perlindungan hukum bagi seluruh warga negara dari praktik penyadapan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, dorongan pembentukan regulasi khusus tersebut menguat setelah muncul dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, sejumlah tokoh politik, hingga pimpinan dan anggota Komisi III DPR.

Menurut dia, penyadapan tanpa dasar hukum dapat menjadi persoalan serius karena berpotensi merampas hak warga negara.

Baca Juga: Giring Ganesha Pamit dari PSI, Kenang Momen Ditelepon Prabowo pada 2024

“Kita dorong agar tak hanya Presiden yang harus kita lindungi dari penyadapan ilegal, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Jangan sampai warga negara dirampas haknya dengan penyadapan yang tidak sesuai dengan hukum,” ujar Habiburokhman, dikutip dari laman resmi DPR.

Ia mengungkapkan, RUU Penyadapan saat ini masih dalam tahap penyusunan. Setelah pembahasan RUU Perampasan Aset selesai, Komisi III akan mengintensifkan pembahasan sejumlah regulasi lainnya, termasuk RUU Jabatan Hakim, RUU Advokat, dan RUU Penyadapan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News