KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia untuk Agustus 2024 kembali mengalami kontraksi yakni di level 48,9 atau turun 0,4 poin dibandingkan bulan Juli 2024 yang berada di level 49,3. Penurunan ini bisa menjadi isyarat kondisi sulit di sektor perindustrian.

Wakil Ketua Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar mengungkapkan, penurunan  PMI manufaktur mencerminkan kondisi sulit yang dihadapi oleh industri manufaktur di Indonesia, termasuk maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat penurunan daya beli masyarakat.

"Penurunan PMI indeks ini sudah terprediksi sejak April 2024 yang turun terus. Dengan kondisi terkini, penurunan PMI ini akan bisa terus berlanjut," kata Bobby saat dihubungi Kontan, Senin  (2/9).

Baca Juga: PMI Manufaktur Agustus 2024 Turun Lagi, Ini Kata Menperin

Menurutnya, penurunan PMI yang berkelanjutan sejak April 2024 telah mempengaruhi utilisasi produksi secara signifikan. 

"Saat ini, banyak fasilitas produksi yang beroperasi dengan utilisasi kurang dari 40%. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan gelombang PHK lebih lanjut," ujarnya.

Bobby juga mencatat bahwa penurunan PMI sejalan dengan penurunan penjualan produk di berbagai sektor. 

"Penurunan PMI memang berdampak pada penurunan penjualan. Hal ini berkaitan langsung dengan menurunnya daya beli masyarakat dan mengecilnya pasar ekspor," tambahnya.

Untuk prospek pertumbuhan industri manufaktur ke depan, Bobby menekankan pentingnya strategi yang tepat. 

Ia menilai jika pemerintah harus segera merumuskan dan menerapkan program jangka pendek untuk mengatasi krisis ini. 

Ini termasuk mengatasi menurunnya pasar ekspor dan daya beli masyarakat.

"Pemerintah harus segera membuat keputusan dan program jangka pendek untuk menyelesaikan kondisi industri manufaktur, terutama yang terdampak langsung dari mengecilnya pasar ekspor dan menurunnya daya beli masyarakat," sambungnya.

Baca Juga: PMI Manufaktur Indonesia Kembali Kontraksi, Kemenperin Jelaskan Sebabnya

Dia juga menggarisbawahi perlunya reformasi dalam strategi produksi. "Kita perlu beralih dari pemanfaatan sumber daya yang tidak bernilai tambah, seperti penjualan mineral mentah, CPO, atau LNG, ke produksi yang lebih bernilai tambah, seperti produk olahan dan pupuk," paparnya.

Bobby menilai bahwa insentif untuk kelas menengah yang telah ada belum memberikan dampak yang maksimal. 

"Kelas menengah kita mengalami penurunan jumlah. Perkembangan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari sumber daya yang kita miliki," tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi