KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai penutupan operasional PT Krakatau Osaka Steel (KOS) bukan kasus yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan tekanan yang lebih luas di sektor manufaktur, khususnya industri baja.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan, kondisi tersebut menjadi indikasi adanya persoalan struktural di industri hulu.

Baca Juga: Ekonom Paramadina: Serangan Ukraina Tak Ganggu Rencana Impor Minyak RI dari Rusia

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

“Penutupan pabrik KOS kami lihat bukan kasus yang berdiri sendiri, tetapi indikasi tekanan yang lebih luas di sektor manufaktur, khususnya industri baja,” ujarnya kepada Kontan.co.id, Selasa (5/5/2026).

Menurutnya, tekanan terhadap industri baja dipicu oleh beberapa faktor utama. Pertama, banjir impor baja murah, terutama dari Tiongkok, yang menekan harga domestik hingga di bawah biaya produksi lokal.

Kedua, kondisi overcapacity global yang mendorong produsen luar negeri agresif mencari pasar ekspor. Ketiga, tingginya biaya produksi dalam negeri, mulai dari energi, logistik, hingga bahan baku.

“Ini bukan semata persoalan satu perusahaan, tetapi mencerminkan tantangan daya saing industri yang perlu ditangani secara sistemik,” jelasnya.

Baca Juga: Daya Beli Tertekan, Ritel Rumah Tangga dan Bahan Bangunan Tetap Ekspansif

Penutupan operasional KOS sendiri menjadi sorotan publik setelah beredarnya video perpisahan karyawan yang viral di media sosial. Video tersebut memunculkan spekulasi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Kadin menilai kondisi ini juga menjadi sinyal meningkatnya risiko PHK di sektor manufaktur.

Dalam jangka pendek, potensi PHK dinilai masih tinggi, terutama pada industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur yang lebih dulu tertekan.

Sementara itu, industri berbasis komoditas dan intermediate goods seperti baja mulai terdampak akibat tekanan impor dan melemahnya permintaan global.

Kadin juga mencermati tren penyesuaian tenaga kerja yang dilakukan secara bertahap oleh perusahaan, bukan dalam satu gelombang besar. Meski demikian, dampak akumulatifnya tetap signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

“Jika tidak ada intervensi yang kuat, tekanan ini bisa merembet lintas sektor manufaktur, terutama yang memiliki margin tipis,” kata Erwin.

Baca Juga: Kawan Lama Perkuat Bisnis Omnichannel via Ruparupa, Bidik Pertumbuhan 2 Digit di 2026

Dari sisi kebijakan, Kadin menilai pemerintah telah mengambil sejumlah langkah seperti pengendalian impor melalui trade remedies, dorongan hilirisasi, serta pemberian insentif fiskal.

Namun, langkah tersebut dinilai belum cukup untuk meredam tekanan global.

Implementasi pengendalian impor dinilai masih perlu diperkuat, terutama untuk menghadapi praktik dumping dan perdagangan tidak sehat.

Selain itu, biaya logistik dan energi domestik yang masih tinggi juga menjadi hambatan daya saing industri nasional.

Ke depan, Kadin mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan trade defense secara lebih agresif, mempercepat reformasi biaya ekonomi tinggi, serta memberikan insentif yang lebih terarah bagi industri terdampak.

“Kami memandang situasi ini sebagai early warning bagi sektor manufaktur nasional. Tanpa penguatan daya saing dan proteksi yang tepat sasaran, tekanan terhadap industri dalam negeri berpotensi berlanjut dan berdampak pada penyerapan tenaga kerja,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News