JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah merealokasikan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai anggaran subsidi BBM tidak memberikan manfaat sama sekali kepada rakyat.Dia mengatakan, pemerintah bisa membagi anggaran subsidi BBM yang sebesar Rp 198,3 triliun secara merata ke seluruh provinsi ke Indonesia secara merata untuk pembangunan infrastruktur. "Berikan secara merata Rp 5 triliun misalnya agar itu bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, UKM di daerah mereka," katanya, Rabu (30/1). Bambang mengakui, realokasi belanja subsidi tersebut tidak mudah dan rawan penyimpangan khususnya dalam tahap pelaksanaan di lapangan. Namun, dia mengatakan pemerintah pusat bisa membuat pedoman pengawasan dengan memberikan target kepada pemerintah daerah atas penggunaan realokasi yang diberikan kepada mereka.Bukan hanya itu saja, dia juga menyarankan pemerintah pusat mewajibkan daerah membuat program belanja atas proyek infrastruktur. "Dengan cara itu diharapkan anggaran yang selama ini hanya habis terbakar tidak jelas bisa lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur di daerah sehingga ekonomi bisa berkembang,” kata Bambang. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan G. Koeberle mengatakan tekanan belanja subsidi yang terus membebani APBN harus segera diatasi. Dia mengatakan, pemerintah harus segera membatasi beban subsidi khusus BBM. “Inilah yang perlu segera dipikirkan solusinya oleh pemerintah Indonesia,” kata Stefan.kemarin jebol menjadi 45 juta kiloliter. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah menyiapkan tiga cara untuk menekan beban subsidi BBM tersebut. Tiga cara itu adalah melakukan penyesuaian harga BBM, pembatasan kuota BBM bersubsidi dan penyesuaian harga. Menurutnya, pemerintah masih memperhitungkan konsekuensi dari dampak- dampak yang mungkin timbul atas solusi yang diambil oleh pemerintah tersebut. “Menaikkan harga memang menjadi pilihan mudah yang mungkin bisa dilaksanakan, tapi kita harus pikirkan damp-akanya juga terhadap inflasi,” kata Bambang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kadin: Relokasi dana subsidi BBM
JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah merealokasikan dana subsidi BBM untuk pembangunan infrastruktur. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto menilai anggaran subsidi BBM tidak memberikan manfaat sama sekali kepada rakyat.Dia mengatakan, pemerintah bisa membagi anggaran subsidi BBM yang sebesar Rp 198,3 triliun secara merata ke seluruh provinsi ke Indonesia secara merata untuk pembangunan infrastruktur. "Berikan secara merata Rp 5 triliun misalnya agar itu bisa digunakan untuk mengembangkan infrastruktur, UKM di daerah mereka," katanya, Rabu (30/1). Bambang mengakui, realokasi belanja subsidi tersebut tidak mudah dan rawan penyimpangan khususnya dalam tahap pelaksanaan di lapangan. Namun, dia mengatakan pemerintah pusat bisa membuat pedoman pengawasan dengan memberikan target kepada pemerintah daerah atas penggunaan realokasi yang diberikan kepada mereka.Bukan hanya itu saja, dia juga menyarankan pemerintah pusat mewajibkan daerah membuat program belanja atas proyek infrastruktur. "Dengan cara itu diharapkan anggaran yang selama ini hanya habis terbakar tidak jelas bisa lebih bermanfaat untuk pembangunan infrastruktur di daerah sehingga ekonomi bisa berkembang,” kata Bambang. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Stefan G. Koeberle mengatakan tekanan belanja subsidi yang terus membebani APBN harus segera diatasi. Dia mengatakan, pemerintah harus segera membatasi beban subsidi khusus BBM. “Inilah yang perlu segera dipikirkan solusinya oleh pemerintah Indonesia,” kata Stefan.kemarin jebol menjadi 45 juta kiloliter. Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah tengah menyiapkan tiga cara untuk menekan beban subsidi BBM tersebut. Tiga cara itu adalah melakukan penyesuaian harga BBM, pembatasan kuota BBM bersubsidi dan penyesuaian harga. Menurutnya, pemerintah masih memperhitungkan konsekuensi dari dampak- dampak yang mungkin timbul atas solusi yang diambil oleh pemerintah tersebut. “Menaikkan harga memang menjadi pilihan mudah yang mungkin bisa dilaksanakan, tapi kita harus pikirkan damp-akanya juga terhadap inflasi,” kata Bambang.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
