KAJAKARTA. Permasalahan infrastruktur selalu menjadi isu hangat jika membicarakan soal ikilim investasi. Publik pun tahu, pembangunan infrastruktur selama ini hanya terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Itu pun masih jauh dari kata layak untuk membuat iklim investasi menjadi lebih hijau.Suryo Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengaku punya cara logis untuk menggeber percepatan infrastruktur. "Daripada Rp 300 triliun untuk subsidi BBM, lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur," imbuhnya belum lama ini.Gambarannya mudah saja. Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Dari banyaknya provinsi itu, tidak sedikit pula yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbilang mini.Dari dana Rp 300 triliun itu, bagikan saja Rp 5 triliun untuk masing-masing provinsi. Maka, bisa dipastikan percepatan infrastruktur bisa terlaksana bahkan lebih merata. Percepatannya sudah merata, pemerintah pun juga masih memiliki sisa anggran Rp 120 triliun hasil dari penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM).Suryo paham jika jika pemerintah mempertimbangkan nasib rakyat miskin jika subsidi BBM benar-benar dihilangkan. BBM yang naik, maka rakyat kian sengsara. Secara linear, logikanya memang seperti itu."Tapi, kalau rakyat dijelaskan juga pasti mereka mau nerima," tandas Suryo. Di Filipina saja, pendapatan per kapita penduduknya ada di bawah Indonesia. Tapi, rakyat disana membeli BBM seharga Rp 15.000 per liter."Jadi, ya intinya dibutuhkan pemerintah yang berani dan tegas!" pungkas Suryo.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kadin: Sebaiknya geber pembangunan infrastruktur
KAJAKARTA. Permasalahan infrastruktur selalu menjadi isu hangat jika membicarakan soal ikilim investasi. Publik pun tahu, pembangunan infrastruktur selama ini hanya terpusat di Jakarta dan sekitarnya. Itu pun masih jauh dari kata layak untuk membuat iklim investasi menjadi lebih hijau.Suryo Sulisto, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) mengaku punya cara logis untuk menggeber percepatan infrastruktur. "Daripada Rp 300 triliun untuk subsidi BBM, lebih baik digunakan untuk pembangunan infrastruktur," imbuhnya belum lama ini.Gambarannya mudah saja. Saat ini ada 34 provinsi di Indonesia. Dari banyaknya provinsi itu, tidak sedikit pula yang memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terbilang mini.Dari dana Rp 300 triliun itu, bagikan saja Rp 5 triliun untuk masing-masing provinsi. Maka, bisa dipastikan percepatan infrastruktur bisa terlaksana bahkan lebih merata. Percepatannya sudah merata, pemerintah pun juga masih memiliki sisa anggran Rp 120 triliun hasil dari penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM).Suryo paham jika jika pemerintah mempertimbangkan nasib rakyat miskin jika subsidi BBM benar-benar dihilangkan. BBM yang naik, maka rakyat kian sengsara. Secara linear, logikanya memang seperti itu."Tapi, kalau rakyat dijelaskan juga pasti mereka mau nerima," tandas Suryo. Di Filipina saja, pendapatan per kapita penduduknya ada di bawah Indonesia. Tapi, rakyat disana membeli BBM seharga Rp 15.000 per liter."Jadi, ya intinya dibutuhkan pemerintah yang berani dan tegas!" pungkas Suryo.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News