KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan swasta masih menahan diri untuk tidak ikut dalam pelaksanaan Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek infrastruktur.

Wakil Ketua Umum Kadin bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa mengatakan, pertama faktor yang kerap terjadi adalah kelayakan atau proyeksi yang dibuat itu sering meleset, terutama untuk proyek jalan tol.

Menurutnya, biasanya dasar sebagai perhitungan lewat fisibility study (fs) sering meleset dalam jumlah traffic yang lewat. "Hal itu biasanya karena sosialisasi ke masyarakat harus lebih gencar," ujar dia di Menara Kadin, Rabu (20/3).

Belum lagi, masyarakat juga belum terbiasa mengeluarkan biaya-biaya tambahan untuk penggunaan fasilitas Infrastruktur. Sebab, pemerintah daerah juga bisanya membangun jalan arteri yang lebih baik dibanding jalan tol tersebut.

Sehingga, masyarakat lebih suka lewat jalan arteri yang gratis daripada jalan tol yang bayar. "Ini jadi persaingan tersendiri dan membuat investasi swasta tidak layak," tegas Erwin.

Dengan begitu, pemerintah seharusnya bisa memberikan kepastian yang lebih jelas kepada pihak swasta. Sehingga ke depan pelaku usaha bisa menjalankan usahanya  dengan baik.

Menurut Erwin, sebetulnya para pengusaha memiliki minat yang sangat tinggi untuk menggarap atau mengelola proyek infrastruktur, khususnya di bidang perhubungan seperti kereta api, bandara dan  transit oriented development (TOD).

"Sebetulnya peluang pemerintah untuk garap dengan swasta di Infrastruktur perhubungan ini sangat besar, tapi yang paling penting bagaimana kita merumuskan skema yang pas fisibel dan bisa dijamin pemerintah," lanjut dia.

Erwin berpendapat, setidaknya bisa dihitung berapa proyek yang bisa dijamin. Sebetulnya, pemerintah memiliki instrumen seperti availability payment dan lainnya. Tapi lagi-lagi pengusaha menilai skema ini butuh birokrasi yang panjang hitung-hitungannya.

"Makanya yang pasti jangan sampai nilainya nggak sesuai dan proyeknya tidak bisa jalan karena angka yang diberikan tidak sesuai perencanaan yang disampaikan ke pengusaha," kata Erwin.

Pasalnya, proyek perhubungan sangat layak untuk dikerjakan dengan swasta. Tapi nyatanya, masih banyak proyek seperti Bandara dan pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan dan BUMN.

"Pihak swasta sangat tertarik dan berminat mengerjakan proyek pemerintah. Harapannya kesempatan yang diberikan ke swasta juga sangat luas, karena BUMN sudah mendapat proyek yang besar dagingnya. Swasta jangan diberikan tulangnya saja to setidaknya lemaknya juga. Kita berharap pemerintah bs melanjutkan ini," tutup Erwin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli