JAKARTA. Sampai saat ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta belum kunjung menetapkan upah minimum provinsi (UMP}) DKI Jakarta. Pasalnya, tarik ulur besaran UMP masih berlangsung baik antara buruh dan pengusaha.

Eddy Kuntadi, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) wilayah Jakarta mengatakan bahwa usulan kenaikkan UMP sebesar Rp 3,5 juta per bulan, dinilai memberatkan.

"Menurut kami itu terlalu berat, dan perlu melihat  kewajaran kenaikan ini. Walapun di setiap daerah belum tentu sama, kami melihatnya di Jakarta ini kenaikan 10% sudah cukup ideallah. Kalau kita bicara ideal kan tidak bisa menyenangkan semua pihak," ujar Eddy.

Ia mengatakan perbincangan soal komponen layak hidup (KHL) belum menemui titik temu. "Kalau kami mungkin batas toleransinya UMP di angka Rp 2,7 juta per bilan. Tapi saya lihat permintaan buruh cukup tinggi sampai Rp 3,5 juta per bulan. Ini harus dipahami bersama," ujar Eddy.

Eddy berharap buruh bisa menurunkan tuntutan besaran UMP. "Beberapa hal yang harus dipahami kedua belah pihak. Kami pengusaha, pasti tidak ingin buruh terlantar, tapi tolong pahami juga pengusaha. Bahwa pengusaha ini dalam menghadapi daya saing ini upahnya bukan satu-satunya komponen," ujarnya.

Menurutnya, persaingan industri dan dunia usaha kian ketat. Terlebih pemberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) akhir 2015. 

"Jangan sampai KHL ini buat dunia usaha jadi daya saingnya lemah. Menghadapi kedepan kan persoalan kita daya saing, salah satunya dari sisi upah," terang Eddy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto