JAKARTA. Industri pameran dan konvensi atawa meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di Indonesia terus berkembang. Guna memfasilitasi perkembangan ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan kepada Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk membentuk biro konferensi dan pameran. Toton Hutomi, Ketua Komite Tetap Exhibition dan Incentive Kadin, menuturkan, pembentukan biro tersebut agar ruang lingkup industri MICE bisa dipadukan dengan sektor pariwisata. "Konkretnya, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif akan sangat strategis untuk bisa menjadi payung perkembangan dan pertumbuhan industri ini," kata Toton, pekan lalu. Untuk itu, Kadin mengusulkan agar pembentukan biro konferensi dan pameran itu setingkat direktorat jenderal (ditjen) yang khusus mengurusi industri MICE. Menurut Toton, pembentukan biro ini mutlak diperlukan lantaran MICE bisa menjadi industri unggulan yang bisa mendongkrak devisa negara. Pembentukan biro khusus tersebut juga dibutuhkan untuk mengantisipasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.
Kadin usul ada biro khusus urusi MICE
JAKARTA. Industri pameran dan konvensi atawa meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) di Indonesia terus berkembang. Guna memfasilitasi perkembangan ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mengusulkan kepada Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk membentuk biro konferensi dan pameran. Toton Hutomi, Ketua Komite Tetap Exhibition dan Incentive Kadin, menuturkan, pembentukan biro tersebut agar ruang lingkup industri MICE bisa dipadukan dengan sektor pariwisata. "Konkretnya, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif akan sangat strategis untuk bisa menjadi payung perkembangan dan pertumbuhan industri ini," kata Toton, pekan lalu. Untuk itu, Kadin mengusulkan agar pembentukan biro konferensi dan pameran itu setingkat direktorat jenderal (ditjen) yang khusus mengurusi industri MICE. Menurut Toton, pembentukan biro ini mutlak diperlukan lantaran MICE bisa menjadi industri unggulan yang bisa mendongkrak devisa negara. Pembentukan biro khusus tersebut juga dibutuhkan untuk mengantisipasi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015.