JAKARTA. Pengusaha tak habis-habisnya menuntut insentif dari pemerintah. Kali ini, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia kembali mengusulkan kepada pemerintah agar tarif Barang Kena Pajak (BKP) produk primer pertanian menjadi nol persen dari yang berlaku saat ini sebesar 10%. Tak sebatas produknya, BKP nol persen juga berlaku pada semua pendukung produksi pertanian seperti pupuk, pestisida dan lainnya.

Usulan merupakan salah satu dari sembilan rekomendasi Kadin kepada pemerintah sebagai upaya memperkecil dampak krisis keuangan dan perlambatan ekonomi dunia terhadap sektor riil pada tahun mendatang. Usulan ini juga sebagai solusi penolakan Direktorat Jenderal Pajak yang tak sepakat komoditas pertanian primen tak masuk BKP.

"Setelah Munas pengurus KADIN akan bicara dengan Dirjen Pajak dan DPR untuk melanjutkan pembahasan ini," ujar Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Publik, Perpajakan dan Fiskal Kadin Haryadi B Sukamdani, Senin (22/12).

Sebelumnya, Kadin mengusulkan produk pertanian primen mendapatkan fasilitas sebagai barang tidak kena pajak. Namun, berdasarkan berbagai pertimbangan, salah satunya pemangkasan pendapatan pemerintah maka mereka hanya meminta BKP 0% saja. Dengan sistem ini maka pengusaha berhak mendapatkan resitusi dari BKP. Sementara pemerintah masih berpeluang memperoleh pendapatannya kembali dari BKP sewaktu-waktu.

Berbeda, bila produk pertanian masuk kategori barang tidak kena pajak. Sebelum masuk menjadi usulan, terjadi perdebatan yang alot. Semua pihak terkait mulai dari petani, pelaku industri bersikukuh dengan keinginan mereka. Akhirnya, terjadi kesepakatan khusus produk pertanian meminta BKP 0%. Upaya memastikan usulan kebijakan tepat sasaran, Kadin bakal menggelar simulasi. Itu untuk mengetahui kerugian maupun keuntungan BKP o% bagi industri agrobisnis maupun petani.

"Termasuk buah impor yang otomatis akan kena BKP nol persen juga," ujar Haryadi. Berdasarkan keyakinan Kadin, usulan ini adalah yang terbaik. Meskipun, konsekuensinya produk buah impor juga akan kena BKP nol persen. Kendati awalnya, pemerintan terpangkas pendapatannya tapi jangka panjang ada perolehan lebih bila industri agrobisnis dalam negeri berkembang."Pemerintah harus berpikir ke depannya untuk fasilitas ini," ujarnya.

Ketua Harian Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Derom Bangun mengatakan, berbagai insentif dari pemerintah akan sangat membantu petani maupun pengusaha. Buktinya, ketika pemerintah memutuskan Pungutan Ekspor (PE) 0% mendongkrak ekspor kembali membaik. "Jadi kami setuju saja bila ada insentif lain," ujar Derom.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News