JAKARTA. Peringatan hari buruh sedunia atau May Day berjalan damai. Ratusan ribu buruh dari berbagai organisasi dan latar belakang tumpah ruah di Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia, Selasa (1/5). Di Jakarta, aksi peringatan May Day, terkonsentrasi di Istana Merdeka, Monumen Nasional, Bundaran Hotel Indonesia, dan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Aksi unjuk rasa berlangsung aman dan tertib. Aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Jakarta ini dikawal 18.000 personel gabungan dari Polri, TNI, dan pertugas dari Pemprov DKI Jakarta.

Tak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tuntutan buruh dalam aksi tersebut masih seputar kenaikan upah, penghapusan sistem kerja kontrak alias outsourcing, jaminan kesehatan, dan lainnya.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan "kado" pada peringatan buruh tahun ini. Preiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyediakan empat "kado" May Day yakni, kenaikan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dari semula Rp 1,3 juta per bulan menjadi Rp 2 juta sebulan, pengadaan rumah sakit khusus buruh, penyediaan transportasi murah di kawasan industri, dan pembangunan rumah murah.

Toh, itu tak membuat kalangan buruh puas. Nining Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) menegaskan, tuntutan utama buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing. "Selama sistem kerja outsourcing tetap diberlakukan, empat kado dari pemerintah belum dapat dirasakan manfaatnya," katanya, kemarin.

Ia mencontohkan, pengadaan rumah murah tidak ada gunanya bagi buruh, jika kontrak kerja buruh hanya berlangsung pendek akibat sistem outsourcing.

Khamid Istakhori, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Nasional (KSN) malah menyebut, kado pemerintah itu hanya pengalihan isu atas masalah sebenarnya. Sebab, pemerintah belum berupaya maksimal dalam memperjuangkan upah layak buruh dan penghapusan outsourcing.

Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar berjanji, pemerintah akan fokus untuk menyejahterakan buruh. "Pemerintah sedang mengupayakan kenaikan upah buruh," ujarnya. Terkait sistem outsourcing, Muhaimin mengaku, baru bisa memperketat pengawasannya saja.

Nova Riyanti Yusuf, anggota Komisi IX DPR menilai, kado pemerintah itu bentuk apresiasi pemerintah untuk buruh. "Saya paham upah buruh jauh dari harapan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini