JAKARTA. PT Kimia Farma Tbk (KAEF) berupaya mencari alternatif pendanaan untuk ekspansi usaha. Emiten farmasi milik pemerintah itu sedang menyiapkan rencana penerbitan obligasi senilai Rp 1 triliun di Juni 2013.KAEF menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2012 sebagai dasar penerbitan obligasi tersebut. "Saat ini, kami sedang proses rating dari PT Pefindo," kata Djoko Rusdianto, Sekretaris Perusahaan KAEF, Senin (11/3).Keputusan KAEF menerbitkan obligasi tak lepas dari mandeknya proses restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) farmasi. Seperti diketahui, kelanjutan rencana restrukturisasi BUMN farmasi dalam bentuk penyatuan KAEF dengan PT Indofarma Tbk (INAF) belum jelas. Pemerintah dan DPR belum memutuskan apakah akan melanjutkan rencana itu atau tidak. Kondisi ini jelas menghambat pengembangan bisnis KAEF.Pasalnya, kelancaran restrukturisasi BUMN farmasi bakal menentukan nasib penerbitan saham baru (rights issue) KAEF. Di Januari 2012 lalu, KAEF sebenarnya sudah mengantongi restu rights issue dari dari Menteri Kordinator Bidang Perekonomian selaku Komite Privatisasi, sebesar 20% dari modal disetor dan ditempatkannya.Manajemen KAEF berharap, meraup dana Rp 700 miliar dari rights issue. Sayang, KAEF tidak bisa segera menggelar rights issue karena DPR meminta aksi ini dilakukan setelah restrukturisasi.KAEF sendiri sebenarnya sudah memiliki rencana pengembangan bisnis guna menyongsong penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per Januari 2014. Salah satunya menyiapkan anggaran investasi senilai Rp 1,2 triliun untuk menopang ekspansi 2012 dan 2013.Namun karena rights issue tertunda, KAEF baru bisa menggelar satu ekspansi, yaitu penambahan produksi pabrik farmasi di Pulogadung, Jakarta. "Kami melakukan penjadwalan ulang beberapa ekspansi karena proses restrukturisasi belum selesai," ungkap Djoko.Kementerian BUMN telah meminta KAEF menyiapkan sumber pendanaan lain, yaitu obligasi, sebagai antisipasi tertundanya proses restrukturisasi. Tapi, eksekusi obligasi ini juga masih bergantung pada proses restrukturisasi. Jika ternyata proses restrukturisasi kembali berjalan, KAEF bisa saja tidak jadi menerbitkan obligasi. "Intinya, rencana emisi obligasi ini tidak lantas membuat restrukturisasi batal," jelas Djoko.Rencana penerbitan obligasi ini juga menyebabkan KAEF menunda pencarian pendanaan dari perbankan. Sebelumnya, KAEF berniat mencari pinjaman Rp 440 miliar sebagai alternatif pendanaan. KAEF sudah bernegosiasi dengan PT Bank Mandiri Tbk, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dan Bank OCBC NISP. Namun setelah dikaji ulang, pinjaman bank dirasa kurang efisien dari sisi cost of fund. "Kami sekarang fokus saja dengan obligasi," kata Djoko.Senin (11/2), harga KAEF turun 1,96% jadi Rp 1.000 per saham.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kimia Farma akan meneribtkan obligasi Rp 1 triliun
JAKARTA. PT Kimia Farma Tbk (KAEF) berupaya mencari alternatif pendanaan untuk ekspansi usaha. Emiten farmasi milik pemerintah itu sedang menyiapkan rencana penerbitan obligasi senilai Rp 1 triliun di Juni 2013.KAEF menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2012 sebagai dasar penerbitan obligasi tersebut. "Saat ini, kami sedang proses rating dari PT Pefindo," kata Djoko Rusdianto, Sekretaris Perusahaan KAEF, Senin (11/3).Keputusan KAEF menerbitkan obligasi tak lepas dari mandeknya proses restrukturisasi badan usaha milik negara (BUMN) farmasi. Seperti diketahui, kelanjutan rencana restrukturisasi BUMN farmasi dalam bentuk penyatuan KAEF dengan PT Indofarma Tbk (INAF) belum jelas. Pemerintah dan DPR belum memutuskan apakah akan melanjutkan rencana itu atau tidak. Kondisi ini jelas menghambat pengembangan bisnis KAEF.Pasalnya, kelancaran restrukturisasi BUMN farmasi bakal menentukan nasib penerbitan saham baru (rights issue) KAEF. Di Januari 2012 lalu, KAEF sebenarnya sudah mengantongi restu rights issue dari dari Menteri Kordinator Bidang Perekonomian selaku Komite Privatisasi, sebesar 20% dari modal disetor dan ditempatkannya.Manajemen KAEF berharap, meraup dana Rp 700 miliar dari rights issue. Sayang, KAEF tidak bisa segera menggelar rights issue karena DPR meminta aksi ini dilakukan setelah restrukturisasi.KAEF sendiri sebenarnya sudah memiliki rencana pengembangan bisnis guna menyongsong penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per Januari 2014. Salah satunya menyiapkan anggaran investasi senilai Rp 1,2 triliun untuk menopang ekspansi 2012 dan 2013.Namun karena rights issue tertunda, KAEF baru bisa menggelar satu ekspansi, yaitu penambahan produksi pabrik farmasi di Pulogadung, Jakarta. "Kami melakukan penjadwalan ulang beberapa ekspansi karena proses restrukturisasi belum selesai," ungkap Djoko.Kementerian BUMN telah meminta KAEF menyiapkan sumber pendanaan lain, yaitu obligasi, sebagai antisipasi tertundanya proses restrukturisasi. Tapi, eksekusi obligasi ini juga masih bergantung pada proses restrukturisasi. Jika ternyata proses restrukturisasi kembali berjalan, KAEF bisa saja tidak jadi menerbitkan obligasi. "Intinya, rencana emisi obligasi ini tidak lantas membuat restrukturisasi batal," jelas Djoko.Rencana penerbitan obligasi ini juga menyebabkan KAEF menunda pencarian pendanaan dari perbankan. Sebelumnya, KAEF berniat mencari pinjaman Rp 440 miliar sebagai alternatif pendanaan. KAEF sudah bernegosiasi dengan PT Bank Mandiri Tbk, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, dan Bank OCBC NISP. Namun setelah dikaji ulang, pinjaman bank dirasa kurang efisien dari sisi cost of fund. "Kami sekarang fokus saja dengan obligasi," kata Djoko.Senin (11/2), harga KAEF turun 1,96% jadi Rp 1.000 per saham.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
