JAKARTA. PT Kimia Farma Tbk (KAEF) berhasil meraih komitmen pinjaman baru. Djoko Rusdianto, Sekretaris Perusahaan KAEF mengklaim, pihaknya telah mendapatkan tawaran dari satu bank asing yang siap mengucurkan kredit senilai Rp 1,3 triliun.

Jumlah komitmen utang itu setara dengan kebutuhan ekspansi KAEF hingga 2014. "Tentunya kami harus kaji dulu terutama harus disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi perusahaan," kata Djoko, Senin (26/8).

KAEF memang tidak bisa langsung memutuskan untuk mengambil komitmen pinjaman tersebut atau tidak. Sebab, KAEF harus menyelesaikan terlebih dahulu revisi rencana ekspansi maupun jumlah dana yang dibutuhkan.

Rencana awal, KAEF menganggarkan Rp 1,3 triliun guna menggelar ekspansi demi menyongsong penerapan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di awal 2014. Dana tersebut bakal digunakan menambah kapasitas pabrik di Pulogadung, Jakarta Timur.

KAEF kemudian memutuskan untuk mengubah rencana ekspansi tersebut. KAEF ingin mengganti ekspansi Pulogadung dengan pembangunan pabrik di Banjaran, Bandung. Pemindahan lokasi ini dinilai lebih strategis lantaran KAEF sudah punya lahan seluas 5,2 hektar (ha) di Banjaran.

Masalahnya, pemindahan lokasi pabrik baru bakal mendongkrak kebutuhan investasi. Semula, KAEF membutuhkan dana Rp 460 miliar untuk membangun pabrik di Pulogadung. "Karena di Banjaran lokasinya masih baru, investasinya naik jadi Rp 760 miliar," jelas Djoko, pada KONTAN.

Kenaikan anggaran investasi ini masih perkiraan kasar. KAEF masih menunggu penilaian dari konsultan perencana pembangunan pabrik. Hasil kajian dari konsultan eksternal inilah bakal menentukan skema pendanaan KAEF.

Selain pinjaman, KAEF mempunyai rencana menutupi ekspansi dengan menerbitkan obligasi Rp 1 triliun. KAEF sudah mendapat peringkat AA- dari Pefindo.

KAEF memang perlu memutar otak guna menutupi kebutuhan ekspansi seiring mandeknya proses restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi. Kelanjutan rencana restrukturisasi dengan menyatukan KAEF dengan PT Indofarma Tbk (INAF) belum jelas. Pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menggantung rencana tersebut. 

Akibatnya, KAEF harus menunda rencana penerbitan saham baru (rights issue). Padahal Januari 2012, KAEF sudah mengantongin izin rights issue maksimum 20% dari modal disetor dan ditempatkannya. KAEF menargetkan bisa mengantongi Rp 700 miliar dari rights issue.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Avanty Nurdiana