KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) kembali mengusulkan pengadaan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek. Langkah ini diproyeksikan menjadi solusi sementara atau bridging, di tengah meningkatnya kebutuhan penggantian rangkaian yang memasuki masa konservasi. Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan, pengadaan KRL bukan baru diperlukan untuk menjaga kecukupan kapasitas angkut penumpang hingga 10 tahun ke depan. Langkah tersebut juga dilakukan sembari meningkatkan kapabilitas industri perkeretaapian dalam negeri. “KAI Commuter tetap mengimplementasikan dukungan terhadap industri dalam negeri untuk tidak melakukan impor kereta baru. Namun, sebagai solusi bridging pemenuhan kebutuhan sarana, diperlukan pengadaan kereta bukan baru dari Jepang demi menjaga kecukupan kapasitas angkut hingga 10 tahun ke depan,” ujar Karina kepada KONTAN, Selasa (29/9). Baca Juga: Ada Aturan Anak Usaha di Kepmen ESDM 365/2026, Ini Kata Kontraktor Jasa Pertambangan Karina menambahkan, selama masa transisi tersebut, KAI akan mendorong integrasi antara KAI, KAI Commuter, dan PT Industri Kereta Api (INKA), sekaligus meningkatkan kapabilitas serta kualitas produksi kereta dalam negeri. Kebutuhan pengadaan armada tambahan tersebut, berkaitan dengan usia teknis rangkaian KRL yang saat ini dioperasikan KAI Commuter. Secara bertahap, lebih dari 90 rangkaian atau train set diperkirakan memasuki masa konservasi sepanjang 2026-2034. Sebagian kebutuhan penggantian armada untuk periode 2026-2027 telah dipenuhi melalui pengadaan KRL baru yang mulai dilaksanakan sejak 2024. Pengadaan tersebut mencakup KRL produksi dalam negeri maupun KRL baru impor. Meski demikian, KAI Commuter belum merinci jumlah tambahan rangkaian yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional KRL Jabodetabek. Terkait waktu pengadaan, Karina menjelaskan bahwa KRL baru membutuhkan proses produksi atau manufaktur terlebih dahulu. Sementara itu, KRL bukan baru yang dijajaki merupakan rangkaian yang saat ini telah beroperasi di negara asalnya. Dari sisi biaya, KAI Commuter masih melakukan koordinasi dan penjajakan dengan operator KRL di Jepang, termasuk mengenai harga pengadaan. Namun, secara nilai pembelian, KRL bukan baru diperkirakan lebih rendah dibandingkan KRL baru. “Saat ini KAI Commuter masih melakukan koordinasi dan penjajakan dengan operator KRL di Jepang termasuk terkait biaya. Namun secara nilai pembelian, tentunya KRL bukan baru akan memiliki nilai pembelian yang lebih rendah dibandingkan KRL baru,” ungkap Karina. Rencana pengadaan KRL bukan baru ini kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memenuhi kebutuhan armada melalui produksi dalam negeri, termasuk pengadaan KRL baru dari PT INKA, serta impor KRL baru dari pabrikan luar negeri. Pengadaan KRL bukan baru tersebut diarahkan untuk menjembatani kebutuhan armada selama proses peningkatan kapasitas produksi industri perkeretaapian nasional berlangsung. Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Ekspansi Data Center, Kapasitas Diproyeksi Capai 1,5 GW
KAI Commuter Jajaki Pengadaan KRL Bekas Jepang untuk Tambah Armada Jabodetabek
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) kembali mengusulkan pengadaan kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang, untuk memenuhi kebutuhan armada KRL Jabodetabek. Langkah ini diproyeksikan menjadi solusi sementara atau bridging, di tengah meningkatnya kebutuhan penggantian rangkaian yang memasuki masa konservasi. Vice President Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menjelaskan, pengadaan KRL bukan baru diperlukan untuk menjaga kecukupan kapasitas angkut penumpang hingga 10 tahun ke depan. Langkah tersebut juga dilakukan sembari meningkatkan kapabilitas industri perkeretaapian dalam negeri. “KAI Commuter tetap mengimplementasikan dukungan terhadap industri dalam negeri untuk tidak melakukan impor kereta baru. Namun, sebagai solusi bridging pemenuhan kebutuhan sarana, diperlukan pengadaan kereta bukan baru dari Jepang demi menjaga kecukupan kapasitas angkut hingga 10 tahun ke depan,” ujar Karina kepada KONTAN, Selasa (29/9). Baca Juga: Ada Aturan Anak Usaha di Kepmen ESDM 365/2026, Ini Kata Kontraktor Jasa Pertambangan Karina menambahkan, selama masa transisi tersebut, KAI akan mendorong integrasi antara KAI, KAI Commuter, dan PT Industri Kereta Api (INKA), sekaligus meningkatkan kapabilitas serta kualitas produksi kereta dalam negeri. Kebutuhan pengadaan armada tambahan tersebut, berkaitan dengan usia teknis rangkaian KRL yang saat ini dioperasikan KAI Commuter. Secara bertahap, lebih dari 90 rangkaian atau train set diperkirakan memasuki masa konservasi sepanjang 2026-2034. Sebagian kebutuhan penggantian armada untuk periode 2026-2027 telah dipenuhi melalui pengadaan KRL baru yang mulai dilaksanakan sejak 2024. Pengadaan tersebut mencakup KRL produksi dalam negeri maupun KRL baru impor. Meski demikian, KAI Commuter belum merinci jumlah tambahan rangkaian yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan operasional KRL Jabodetabek. Terkait waktu pengadaan, Karina menjelaskan bahwa KRL baru membutuhkan proses produksi atau manufaktur terlebih dahulu. Sementara itu, KRL bukan baru yang dijajaki merupakan rangkaian yang saat ini telah beroperasi di negara asalnya. Dari sisi biaya, KAI Commuter masih melakukan koordinasi dan penjajakan dengan operator KRL di Jepang, termasuk mengenai harga pengadaan. Namun, secara nilai pembelian, KRL bukan baru diperkirakan lebih rendah dibandingkan KRL baru. “Saat ini KAI Commuter masih melakukan koordinasi dan penjajakan dengan operator KRL di Jepang termasuk terkait biaya. Namun secara nilai pembelian, tentunya KRL bukan baru akan memiliki nilai pembelian yang lebih rendah dibandingkan KRL baru,” ungkap Karina. Rencana pengadaan KRL bukan baru ini kembali mengemuka di tengah upaya pemerintah memenuhi kebutuhan armada melalui produksi dalam negeri, termasuk pengadaan KRL baru dari PT INKA, serta impor KRL baru dari pabrikan luar negeri. Pengadaan KRL bukan baru tersebut diarahkan untuk menjembatani kebutuhan armada selama proses peningkatan kapasitas produksi industri perkeretaapian nasional berlangsung. Baca Juga: Menko Airlangga Dorong Ekspansi Data Center, Kapasitas Diproyeksi Capai 1,5 GW
