JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengaku, pihaknya menerima surat dari Ooredo (dulu Qtel/Qatar Telecom) sebagai holding PT Indosat Tbk untuk menanyakan kasus hukum yang menimpa anak perusahaan Indosat, yakni PT Indosat Mega Media (IM2). Menkominfo Tifatul Sembiring, menjelaskan, surat Ooredo tersebut ditunjukkan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tembusan Kemkominfo. Dia bilang, surat tersebut mempertanyakan industri telekomunikasi setelah putusan kasus hukum yang menimpa Indar Atmanto, Mantan Dirut IM2. Tifatul bilang, pihaknya akan melaporkan ke Presiden SBY mengenai tinjauan putusan hakim dan bagaimana efeknya ke industri telekomunikasi. "Saya minta ke Biro Hukum (Kemkominfo) untuk mengkaji putusan hakim efeknya ke industri apa. Kemudian akan lapor ke Presiden," ujar Tifatul kepada wartawan di kantornya, Senin (15/7). Kajian putusan hakim tersebut akan selesai pada hari ini, Senin 15 Juli. "Hari ini kajian akan selesai dan hari ini juga akan disampaikan ke Presiden," ujarnya. Sayang, dia tidak menjelaskan apa hasil dari kajian tersebut. Sebagai informasi, Indar Atmanto dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan frekuensi 2,1 Ghz milik Indosat. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu pada Senin, 8 Juli lalu. Majelis hakim mengganjar Indar dengan hukuman penjara 4 tahun dan dikenakan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.
Kajian hukum kasus IM2 masuk ke meja presiden
JAKARTA. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengaku, pihaknya menerima surat dari Ooredo (dulu Qtel/Qatar Telecom) sebagai holding PT Indosat Tbk untuk menanyakan kasus hukum yang menimpa anak perusahaan Indosat, yakni PT Indosat Mega Media (IM2). Menkominfo Tifatul Sembiring, menjelaskan, surat Ooredo tersebut ditunjukkan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan tembusan Kemkominfo. Dia bilang, surat tersebut mempertanyakan industri telekomunikasi setelah putusan kasus hukum yang menimpa Indar Atmanto, Mantan Dirut IM2. Tifatul bilang, pihaknya akan melaporkan ke Presiden SBY mengenai tinjauan putusan hakim dan bagaimana efeknya ke industri telekomunikasi. "Saya minta ke Biro Hukum (Kemkominfo) untuk mengkaji putusan hakim efeknya ke industri apa. Kemudian akan lapor ke Presiden," ujar Tifatul kepada wartawan di kantornya, Senin (15/7). Kajian putusan hakim tersebut akan selesai pada hari ini, Senin 15 Juli. "Hari ini kajian akan selesai dan hari ini juga akan disampaikan ke Presiden," ujarnya. Sayang, dia tidak menjelaskan apa hasil dari kajian tersebut. Sebagai informasi, Indar Atmanto dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan frekuensi 2,1 Ghz milik Indosat. Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta itu pada Senin, 8 Juli lalu. Majelis hakim mengganjar Indar dengan hukuman penjara 4 tahun dan dikenakan pidana denda sebesar Rp 200 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara.
