KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dirjen PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Sigit Hardwinarto mengatakan, kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) ibu kota baru memperhatikan adanya ekosistem yang ada.

Sigit mengatakan, KLHS merupakan salah satu instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan infrastruktur transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. 

Baca Juga: Luhut: Kendaraan non listrik dilarang masuk ibu kota baru

Terdapat beberapa pertimbangan dalam KLHS ini diantaranya keberlangsungan tanaman yang heterogen. Kemudian, juga banyaknya daerah aliran sungai (DAS) di lokasi ibu kota baru.

"Pertimbangan secara alami selain tanaman heterogen, yang penting adalah ada ekosistem DAS. Bagaimana supaya semuanya berjalan normal. Kita harus benar-benar memperhatikan ekosistem tersebut," ungkap Sigit dalam diskusi bertajuk "merajut konektivitas ibu kota negara," Rabu (26/2).

Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur di Ibu kota baru juga akan memperhatikan perlindungan habitat satwa yang ada di kawasan tersebut. Ia mencontohkan, terdapat banyak satwa endemik di Teluk Balikpapan yang mesti dilindungi. "Bisa diwadahi dalam penyusunan tata ruang IKN (ibu kota negara)," ungkap dia.

Baca Juga: Bappenas: Soft groundbreaking Ibu Kota baru paling lambat Juli 2020

Sebelumnya, Deputi Bidang Pengembangan Regional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rudy Prawiradinata mengatakan, lingkungan hidup terjaga dalam perencanaan pembangunan ibu kota termasuk daerah aliran sungai. Pasalnya terjadinya banjir di Jakarta saat ini ditengarai karena banyaknya sungai-sungai yang menyempit.

"Dalam IKN ini banyak sungai-sungai kecil, ini akan kita gunakan sebagai batas wilayah yang alami," kata Rudy dalam dialog nasional pemindahan ibu kota negara di Universitas Indonesia, Selasa (25/2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .