Kalah dari Vietnam, Biaya Produksi di Indonesia Disebut Dua Kali Lebih Mahal

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyoroti tingginya biaya investasi di Indonesia yang dinilai masih membebani daya saing nasional dibandingkan Vietnam. Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah rumitnya birokrasi perizinan dan lemahnya eksekusi proyek di lapangan.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Todotua Pasaribu mengungkapkan, kondisi tersebut tercermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,8. Angka ini jauh di atas Vietnam yang telah menekan ICOR hingga 3,8.

Menurut Todotua, tingginya ICOR menunjukkan bahwa kebutuhan investasi untuk menghasilkan suatu output ekonomi di Indonesia masih jauh lebih besar dibandingkan Vietnam. Dampaknya, biaya produksi barang di dalam negeri menjadi lebih mahal dan berpotensi menggerus daya beli masyarakat sekaligus mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar ekspor.

"Memproduksi suatu produk di negara kita, itu cost-nya dua kali daripada di Vietnam. Dampaknya terhadap permintaan konsumsi kita sendiri, atau pergeseran konsumsi masyarakat, karena ketidakmampuan membeli. Yang kedua, daya saing. Ini yang menyebabkan bagaimana kita mau meningkatkan angka ekspor kita," ujarnya.

Todotua juga membandingkan laju pertumbuhan ekonomi kedua negara. Ia menyebut Vietnam mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi 9,95% pada kuartal III-2026, sementara Indonesia tumbuh 5,47% pada periode yang sama.

Padahal, menurutnya, target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan sasaran yang terukur. Untuk mencapainya, Indonesia perlu memperbaiki iklim investasi, terutama dalam hal kemudahan dan kepastian berusaha.

Ia menilai Indonesia perlu belajar dari Vietnam dalam memberikan kemudahan kepada investor. Di negara tersebut, investor dinilai dapat memperoleh kepastian lahan sewa dan segera memulai pembangunan tanpa harus menghadapi proses birokrasi yang berbelit-belit.

Kondisi itu menjadi perhatian karena Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai skema insentif investasi yang cukup kompetitif. Namun, keunggulan insentif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kemudahan implementasi di lapangan.

Todotua mengungkapkan, salah satu hambatan terbesar investasi di Indonesia adalah proses perizinan yang panjang dan minim kepastian. Berdasarkan pengecekan terhadap sistem Online Single Submission (OSS) pada Januari 2025, terdapat potensi investasi sekitar Rp 2.800 triliun yang perizinannya telah masuk, tetapi belum dapat direalisasikan.

Selain itu, terdapat 126 proyek strategis nasional (PSN) yang mengalami hambatan atau bottlenecking sehingga belum berjalan sesuai rencana.

Menurut Todotua, persoalan tersebut bukan semata-mata terletak pada ketersediaan regulasi maupun status kawasan ekonomi, melainkan pada pelaksanaan dan koordinasi antarlembaga yang belum berjalan optimal.

Ia juga menyoroti praktik premanisme, baik yang melibatkan oknum birokrat maupun kelompok masyarakat, yang turut menambah beban biaya bagi investor. Mengutip riset yang disampaikannya, praktik tersebut dapat berkontribusi sekitar 15%-40% terhadap biaya produksi.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai wadah untuk mempercepat penyelesaian persoalan investasi, mulai dari perizinan, kepastian lahan, hingga koordinasi lintas instansi.

Todotua mengakui, selama ini koordinasi antarlembaga masih menjadi persoalan yang perlu dibenahi. Karena itu, Desk Investasi diharapkan menjadi mekanisme untuk mengurai hambatan proyek secara lebih langsung sehingga rencana investasi dapat segera direalisasikan.

"Desk investasi yang kita bangun ini adalah langkah yang memang harus kita lihat, yang harus kita tempuh. Karena memang mau tidak mau kita harus mengakui masih banyaknya koordinasi yang carut-marut. Itu kita harus akui," ungkapnya.

Adapun pemerintah membidik realisasi investasi minimal Rp 100 triliun melalui program Desk Investasi tersebut.

Untuk mendukung target itu, Desk Investasi akan beroperasi di tujuh wilayah, yakni Batam, Bali, Medan, Semarang, Makassar, Balikpapan, dan DKI Jakarta.

Melalui pembentukan Desk Investasi, pemerintah berharap berbagai proyek yang selama ini tertahan akibat persoalan administratif dan koordinasi dapat segera berjalan. Perbaikan eksekusi investasi tersebut diharapkan dapat menekan biaya berusaha, meningkatkan efisiensi produksi, serta memperkuat daya saing Indonesia dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News