JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo optimistis dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan baik meskipun lawan politik akan menjegalnya. Ia yakin program-programnya akan didukung oleh rakyat.

Dalam dua pekan terakhir, kubu pendukung Jokowi-Jusuf Kalla dikecewakan oleh hasil sidang paripurna di DPR. Partai-partai di gerbong Jokowi gagal meloloskan argumen mereka di parlemen. Hal itu ditandai dengan kegagalan mereka memperjuangkan pemilihan kepala daerah secara langsung dan merebut kursi pimpinan DPR periode 2014-2019.

Jokowi mengatakan, meski gerbong politiknya berhadapan dengan Koalisi Merah Putih yang memiliki jumlah lebih banyak di parlemen, ia tetap yakin tidak akan menghadapi hambatan besar dalam menjalankan program-program prioritas.

"Sekali lagi, ya, pemerintahan baru di bawah Jokowi-JK optimistis pengelolaan negara tetap akan berjalan baik. Jadi jangan ada yang ragu," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Kamis (2/10).

Gubernur DKI Jakarta itu mengakui bahwa ada kemungkinan timbul masalah tatkala harus berhadapan dengan DPR, yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Meski demikian, ia yakin dapat mengatasi permasalahan tersebut.

"Paling pengesahan anggarannya saja yang lama. Itu ndak masalah. Ya, seperti di Jakarta saja. Kita hanya 11% di parlemen (DPRDvDKI), tapi ndak ada sesuatu yang masalah," kata Jokowi.

Jokowi menjamin bahwa keriuhan politik dengan lawan-lawannya tidak berimbas pada dunia investasi, terutama soal persepsi dunia usaha terhadap pemerintahan. Jokowi memastikan bahwa akan ada kebijakan pengaman yang dilakukan untuk mengantisipasi efek negatif dari manuver politik kubu lawannya.

Menurut Jokowi, kuncinya adalah pemerintahan akan melaksanakan program-program pro rakyat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Jika begitu, maka siapa yang menghalangi program itu akan mendapatkan sorotan publik.

"Kita sudah alami itu di Solo dan Jakarta. Asalkan program itu untuk rakyat, ndak akan ada masalah. Di situ saja prinsipnya. Masa program baik untuk rakyat ditolak? Logikanya ndak ada seperti itu," ujar Jokowi.

Sejumlah manuver koalisi merah putih disebut-sebut merupakan upaya melemahkan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Manuver yang dimaksud yakni pengesahan RUU Pilkada, pengesahan UU MPR, DPR, DPRD dan DPD serta pemilihan paket pimpinan DPR RI. (Fabian Januarius Kuwado)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto