JAKARTA. Ketua Fraksi Golkar DPR, Setya Novanto, menegaskan partainya tidak akan membelot dari keputusan mendukung kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, hal itu sudah menjadi keputusan partai untuk mendukung kebijakan pemerintah. Menurut Setya, keputusan tersebut telah disepakati dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalis, dimana Golkar tergabung di dalamnya. "Golkar tidak akan berubah posisinya dalam Sidang hari ini,"kata Setya ketika ditemui KONTAN di Gedung DPR, Senin (17/6). Setya menambahkan, bahwa Fraksi Golkar adalah kepanjangan tangan Pengurus Pusat Golkar. Jika DPP Golkar telah menyepakati sebuah persoalan, tentu fraksi akan mengikuti apapun keputusan partai. Sebagaimana diketahui, Golkar selama ini kerap dianggap sebagai partai yang sering membelot dari garis kebijakan pemerintah. Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar kerap berseberangan dengan pemerintah dan Setgab Koalisi dalam berbagai persoalan strategis. Terakhir dalam Sidang Paripurna DPR tahun lalu, kebijakan kenaikan BBM batal dilakukan setelah 2 fraksi dalam Koalisi, yaitu Golkar dan PKS membelot dalam voting di Sidang Paripurna.
Kali ini, Golkar setuju keputusan pemerintah
JAKARTA. Ketua Fraksi Golkar DPR, Setya Novanto, menegaskan partainya tidak akan membelot dari keputusan mendukung kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebab, hal itu sudah menjadi keputusan partai untuk mendukung kebijakan pemerintah. Menurut Setya, keputusan tersebut telah disepakati dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalis, dimana Golkar tergabung di dalamnya. "Golkar tidak akan berubah posisinya dalam Sidang hari ini,"kata Setya ketika ditemui KONTAN di Gedung DPR, Senin (17/6). Setya menambahkan, bahwa Fraksi Golkar adalah kepanjangan tangan Pengurus Pusat Golkar. Jika DPP Golkar telah menyepakati sebuah persoalan, tentu fraksi akan mengikuti apapun keputusan partai. Sebagaimana diketahui, Golkar selama ini kerap dianggap sebagai partai yang sering membelot dari garis kebijakan pemerintah. Bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar kerap berseberangan dengan pemerintah dan Setgab Koalisi dalam berbagai persoalan strategis. Terakhir dalam Sidang Paripurna DPR tahun lalu, kebijakan kenaikan BBM batal dilakukan setelah 2 fraksi dalam Koalisi, yaitu Golkar dan PKS membelot dalam voting di Sidang Paripurna.
