KONTAN.CO.ID - SEOUL. Mantan Wakil Presiden AS Kamala Harris mendesak pemerintah dan perusahaan teknologi untuk segera menerapkan langkah-langkah pengamanan bagi kecerdasan buatan (AI). Ia juga memperingatkan bahwa kesempatan untuk mengendalikan risiko-risiko terberatnya kian tertutup. "Jika kita ingin memiliki batasan dan langkah pengamanan, mereka harus dilibatkan dalam pembahasan," ujar Harris merujuk pada para pengembang AI saat tampil di Asan Institute for Policy Studies di Korea Selatan. "Kekhawatiran saya adalah kesempatan itu sedang tertutup."
Baca Juga: Dolar AS Melemah, Pasar Menanti Data Inflasi dan Sinyal Suku Bunga The Fed Harris mengatakan pemerintah dan perusahaan harus segera bertindak menghadapi apa yang ia gambarkan sebagai tiga bahaya eksistensial dari AI: ancaman keamanan siber, senjata berbasis AI, dan sistem yang lepas dari kendali manusia. Ia juga mendesak Amerika Serikat untuk melibatkan China dalam pembahasan aturan dan standar internasional bagi AI, seraya menyatakan bahwa persaingan strategis yang lebih luas di antara keduanya tidak boleh menghalangi kerja sama dalam menghadapi risiko bersama. "Ada ruang untuk kerja sama di mana kepentingan kita sejalan," kata Harris, sembari menyerukan "persaingan yang sehat dan kuat, namun bukan konflik." Harris mengkritik kebijakan tarif "yang tidak menentu" dari Presiden AS Donald Trump serta sifatnya yang menghukum, sebelum memperingatkan agar tidak menggunakan pendekatan transaksional yang dapat mengikis pengaruh global AS.
Baca Juga: Jembatan Baru China-Korea Utara Dibuka, Perdagangan Kedua Negara Berpotensi Meningkat "Pertanyaannya adalah, apakah kita hanya memikirkan jangka pendek, atau apakah kita juga menghargai dan mengakui pentingnya investasi demi keuntungan jangka panjang?" Harris memuji investasi Korea Selatan di sektor pembuatan kapal, semikonduktor, kendaraan listrik, dan energi bersih di AS, serta menyebutnya sebagai hal yang "sangat signifikan dan berharga". Ia juga menyerukan komitmen ulang AS terhadap Korea Selatan, seraya menyatakan bahwa kerja sama yang kian erat antara Korea Utara, Rusia, China, dan Iran sangat mengkhawatirkan dan mengharuskan sekutu untuk memperkuat daya tangkal.
Mantan wakil presiden tersebut telah melakukan kampanye bagi para kandidat Partai Demokrat menjelang pemilihan paruh waktu AS tahun 2026, sembari mempertimbangkan kemungkinan kembali mencalonkan diri untuk kursi kepresidenan.
Baca Juga: Inflasi AS Diprediksi Melonjak 3,6% pada September 2026, Harga BBM Jadi Pemicu Ia mengatakan bahwa Partai Demokrat akan meraih mayoritas di Dewan Perwakilan Rakyat dan memiliki "peluang sangat besar" untuk menguasai Senat, yang berpotensi memberikan suara lebih kuat bagi Kongres dalam kebijakan domestik maupun luar negeri, termasuk terkait perang dengan Iran. Saat ditanya apakah ia akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2028, Harris menjawab: "Saya masih memikirkannya. Saya belum mengambil keputusan."