KONTAN.CO.ID - PHNOM PENH. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menegaskan pemerintahnya tidak akan membiarkan Kamboja menjadi tempat aman bagi sindikat penipuan daring lintas negara. Pernyataan tersebut disampaikan saat Kamboja membuka konferensi global mengenai penipuan siber yang dihadiri perwakilan sejumlah negara.

Konferensi yang digelar di Phnom Penh pada Rabu (23/9) tersebut menjadi momentum bagi pemerintah Kamboja untuk menunjukkan langkah pemberantasan industri penipuan online yang bernilai miliaran dolar AS.

"Kamboja tidak akan pernah menjadi tempat aman bagi penipuan online," kata Hun Manet dalam pidato pembukaan konferensi.

Ia mengatakan, pemerintah Kamboja tidak akan membiarkan jaringan kriminal menghambat perkembangan ekonomi maupun mengancam kehidupan masyarakat.

"Kamboja tidak akan membiarkan sindikat kriminal merusak kemajuan negara kita dan mata pencaharian lebih dari 17 juta rakyat Kamboja," ujarnya.

Baca Juga: Keluarga Persson Borong Saham, H&M Menuju Go Private

Hun Manet juga menyatakan dukungan terhadap peningkatan kerja sama internasional, termasuk pertukaran informasi intelijen secara real-time untuk memerangi kejahatan siber lintas negara.

Perwakilan negara dari lebih dari selusin negara, termasuk Amerika Serikat dan China, menghadiri konferensi tersebut.

Kamboja klaim berantas pusat penipuan

Pemerintah Kamboja menyatakan telah memberantas pusat-pusat penipuan berskala industri yang selama beberapa tahun berkembang di negara tersebut. Namun, klaim tersebut masih mendapat sorotan dan skeptisisme dari sejumlah analis.

Para analis menilai sejumlah operasi penggerebekan yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh tokoh-tokoh penting yang diduga berada di balik jaringan tersebut.

Delphine Schantz, perwakilan regional Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), mengatakan konferensi tersebut menunjukkan adanya keterbukaan Kamboja untuk meningkatkan kerja sama internasional.

"Namun, jelas bahwa masih banyak yang dapat dan harus dilakukan, baik di tingkat nasional maupun dalam hal kerja sama internasional," katanya.

Baca Juga: Super El Nino Diprediksi Picu 451.000 Kematian Akibat Panas Ekstrem

Menurut Schantz, negara-negara perlu memiliki pemahaman bersama mengenai perkembangan utama dalam kejahatan siber serta membangun kerangka regulasi yang konsisten. Hal itu termasuk meningkatkan investasi untuk pengumpulan bukti digital.

Kamboja bersama sejumlah negara Asia Tenggara lainnya dalam beberapa tahun terakhir berkembang menjadi salah satu pusat industri penipuan siber lintas negara.

Jaringan kriminal yang sebagian besar dipimpin oleh kelompok asal China diketahui mengoperasikan kompleks-kompleks penipuan. Para korban perdagangan manusia ditahan dan dipaksa menjalankan berbagai modus penipuan, mulai dari penipuan asmara, penyamaran sebagai aparat penegak hukum hingga skema penipuan lainnya.

Pusat scam menampung ribuan pekerja

Pada Senin dan Selasa, sejumlah wartawan mengunjungi kompleks penipuan berskala besar yang telah ditutup pemerintah Kamboja. Salah satu kompleks tersebut disebut pernah menampung hingga 20.000 pekerja.

Para wartawan juga melihat sejumlah barang bukti yang disita kepolisian, termasuk lencana palsu FBI dan kepolisian China yang digunakan dalam aksi penyamaran.

Di bawah tekanan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, pemerintah Kamboja menyatakan telah menggerebek ratusan kompleks penipuan dan mendeportasi ratusan ribu orang dalam setahun terakhir.

Baca Juga: Ekonomi Australia Kehilangan Momentum, Data PMI Awal September Turun ke 50,8

Amerika Serikat memperkirakan warga negaranya kehilangan lebih dari US$10 miliar akibat penipuan yang dilakukan oleh jaringan yang beroperasi di kawasan tersebut sepanjang 2024.

Meski demikian, sejumlah analis dan tokoh oposisi Kamboja mempertanyakan efektivitas operasi pemberantasan tersebut. Mereka menuding operasi penggerebekan belum menyentuh sejumlah tokoh yang memiliki koneksi politik dan diduga memberikan perlindungan kepada jaringan penipuan.

Selain itu, kelompok kriminal disebut mulai beradaptasi dengan memecah operasinya menjadi unit-unit yang lebih kecil dan memindahkan aktivitas ke negara lain.

Mu Sochua, politikus oposisi Kamboja yang kini berada di pengasingan, mengatakan kredibilitas pemberantasan jaringan penipuan akan bergantung pada kesediaan pemerintah untuk menindaklanjuti seluruh dugaan yang kredibel.

"Kredibilitas pemberantasan tersebut akan bergantung pada apakah negara Kamboja bersedia menyelidiki semua tuduhan yang kredibel, terlepas dari kekayaan, pengaruh, atau posisi resmi," kata Mu Sochua dalam sebuah pernyataan.