KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi kampanye negatif atas produk minyak sawit dan turunannya.

Meski begitu, Joko Supriyono, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengatakan, hingga saat ini produksi minyak sawit Indonesia masih meningkat. Bahkan, produksi minyak sawit Indonesia bisa mencapai 36 juta ton hingga akhir tahun 2017.

Joko berpendapat kampanye negatif tersebut tidak berpengaruh terhadap produksi minyak sawit Indonesia. Hal ini disebabkan oleh permintaan minyak sawit global yang terus meningkat. Dia pun mengatakan, kampanye negatif yang dilakukan oleh negara lain bertujuan untuk merebut pasar yang ada.

BWS Gelar Edukasi Keuangan Bagi Pelajar Madiun, Dorong Literasi Sejak Dini

"Selama permintaan global meningkat, kita masih bisa mengamankan pasar kita. Kalau pasar meningkat terus, tinggal siapa yang bisa merebut saja. Untuk bisa menguasai pasar tersebut akhirnya saling berkampanye," ujar Joko kepada Kontan.co.id, Senin (11/12).

Kampanye negatif ini akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap minyak sawit Indonesia sehingga jika dibiarkan, maka akan mempengaruhi konsumsi dan jumlah ekspor minyak sawit Indonesia.

Joko tidak menampik bahwa ada beberapa negara yang terpengaruh kampanye negatif tersebut. Namun, menurutnya Indonesia tidak bisa tinggal diam.

"Kampanye negatif ini tidak boleh dibiarkan. Karena itulah kita harus terus berpacu. Artinya, kalau di sisi lain ada kampanye negatif, maka di sisi lain harus diadakan kampanye positif. Ini untuk menghambat atau mengurangi dampak," tambah Joko.

Menurut Joko, Indonesia juga sudah memetakan maka pasar tujuan ekspor yang masih berpotensial. Menurutnya, di tengah serangan kampanye negatif tersebut, masih ada negara yang terus menyerap minyak sawit Indonesia, ada negara yang serapan minyak sawitnya terus meningkat, serta ada yang berpotensi ditingkatkan.

Joko bilang, dengan melakukan pemeraan, maka Indonesia bisa lebih fokus dalam mengarahkan perdagangan minyak sawitnya. Menurutnya, saat ini ada beberapa negara yang menjadi prioritas, seperti India, Pakistan, serta China.

Joko pun menambahkan, saat ini Indonesia pun tengah berupaya untuk membuktikan bahwa produksi minyak sawitnya sejalan dengan aspek keberlanjutan. Hal ini dilakukan dengan melakukan berbagai sertifikasi sistem berkelanjutan.

Menurut Joko, sebenarnya produsen minyak sawit di Indonesia sebenarnya tidak harus mendapatkan sertifikasi ini lantaran sudah terdapat berbagai aturan dan undang-undang yang mengatur sawit Indonesia. Namun, dia tidak memungkiri bahwa sertifikasi ini penting sebagai bukti bahwa Indonesia mematuhi aspek keberlanjutan. "Bagi Indonesia sendiri, kita perlu wajah dan martabat bahwa produk kita memiliki aspek keberlanjutan, dan dibuktikan dengan sertifikasi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News