KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan waktu kampanye mulai 23 September 2018-13 April 2019. Tahapan kampanye seharusnya menjadi sarana pendidikan bagi pemilih. Namun, pada faktanya, selama tiga bulan pelaksanaan kampanye, narasi kampanye dipenuhi ujaran kebencian, hoax, fitnah, kampanye hitam, dan perdebatan sangat minim data.

"Narasi negatif tersebar secara masif melalui media sosial," kata Ketua DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, Bursah Zarnubi, di acara refleksi akhir tahun 2018 dengan tema: "Memperteguh Komitmen Kebangsaan di Tahun Politik", di Jakarta Pusat, Minggu (30/12).

Menurut dia, jargon dan kampanye politik bukan lagi bersifat adu program, tetapi menonjolkan politik identitas dan SARA. Dia merisaukan pernyataan sejumlah tokoh politik yang mengibaratkan Pilpres 2019 sebagai Baratayudha, Armageddon, atau perang badar.

Padahal, kata dia, kampanye pemilu semestinya merupakan wahana pendidikan politik, adu program berbasis data sebagai pertimbangan masyarakat untuk menentukan pilihan.

"Semua elemen bangsa, terutama generasi muda, harus memperteguh komitmen kebangsaan di tahun politik ini. Pemilu 2019 adalah kontestasi menuju Indonesia yang lebih baik, bukan memecah belah," kata dia.

Pada tahun 2018 disebut tahun politik karena selain ada pilkada di 171 daerah, juga sudah memasuki tahapan pemilu 2019 (Pileg dan Pilpres serentak).

Meskipun sejumlah daerah ada gejolak akibat kasus Money politic dan penyelenggaraan Pilkada kurang profesional, namun, dia menambahkan, Pilkada serentak 2018 yang dilaksanakan serentak pada 27 Juni 2018 berjalan dengan lancar dan aman.

"Praktis sepanjang tahun ini, energi sebagian besar masyarakat Indonesia terserap ke dalam atmosfir kampanye serta jargon politik para kandidat yang dijagokannya," tambahnya. (Glery Lazuardi)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul "Kampanye Pemilu 2019 Lebih Tonjolkan Narasi Negatif daripada Pendidikan Politik"

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo