Aturan & Larangan Kampanye Pemilu 2024 - Jakarta. Jadwal kampanye Pemilu 2024 dimulai besok Selasa 28 November 2023. Berikut sejumlah aturan dan larangan kampanye Pemilu 2024 yang wajib dipatuhi para tim sukses.

KPU telah menetapkan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (capres) serta daftar calon legislatif untuk Pemilu 2024.

Peserta Pemilu 2024 akan menjalani tahapan baru mulai besok 28 November 2023, yakni kampanye terbuka. Kampanye terbuka boleh dilakukan setiap peserta Pemilu dan masyarakat umum.

Untuk Pemilu Presiden 2024, KPU sudah menetapkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Mereka adalah pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Kemudian pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Lalu pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Moh Mahfud MD.

Baca Juga: Kampanye Pemilu 2024 Segera Dimulai, Ini Syarat Pemilu Satu Putaran

Dengan tiga pasangan capres-cawapres, Pemilu 2024 berpotensi berlangsung dua putaran. Meski demikian, terbuka juga peluang Pemilu 2024 satu putaran.

Lalu, apa saja aturan dan larangan kampanye Pemilu 2024?

Dilansir dari Kompas.com, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye adalah sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, pogram, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Sementara Pasal 267, disebutkan bahwa kampanye sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara tanggung jawab.

Materi kampanye

Dalam Pasal 274, peserta pemilu diperkenankan melakukan kampanye dengan materi berikut: Visi, misi, dan program pasangan calon untuk capres-cawapres. Visi, misi, dan program partai politik untuk parpol peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Visi, misi, dan program yang bersangkutan untuk kampanye perseorangan yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.

Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi kampanye pemilu presiden dan wakil presiden melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik.

Metode kampanye Pemilu 2024

Sementara Pasal 275, dijelaskan tentang metode kampanye yang bisa dilakukan oleh peserta pemilu, yakni:

• Pertemuan terbatas.
• Pertemuan tatap muka.
• Penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum.
• Pemasangan alat peraga di tempat umum.
• Media sosial.
• Iklan media massa cetak, media massa, elektronik, dan internet.
• Rapat umum.
• Debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon.
• Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Larangan kampanye Pemilu 2024

Dalam pelaksanaan, larangan kampanye pemilu diatur dalam Pasal 280 UU No 7 Tahun 2017. Berikut larangan kampanye Pemilu 2024:

• Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
• Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.
• Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain.
• Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat.
• Mengganggu ketertiban umum.
• Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu lain.
• Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu.
• Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
• Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan.
• Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.

Selain aturan di atas, pelaksanaan kampanye juga dilarang mengikutsertakan:

• Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah MA, dan hakim konstitusi pada MK.
• Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
• Gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia.
• Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
• Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural.
• Aparatur sipil negara (ASN).
• Tentara TNI dan anggota Polri.
• Kepala desa.
• Perangkat desa.
• Anggota badan permusyawaratan desa.
• Warga negara Indinesia yang tidak memiliki hak memilih.

Kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, dan kepala daerah juga harus memenuhi ketentuan:

Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara.

Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Cuti dan jadwal cuti tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah.

Jadwal Pemilu 2024

Berikut jadwal Pemilu 2024:

• 14 Juni 2022 - 14 Juni 2024     Perencanaan Program dan Anggaran
• 14 Juni 2022 - 14 Desember 2023     Penyusunan Peraturan KPU
• 14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023     Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih
• 29 Juli 2022 - 13 Desember 2022     Pendafatran dan Verifikasi Peserta Pemilu
• 14 Desember 2022 - 14 Februari 2022     Penetapan Peserta Pemilu
• 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023     Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
• 6 Desember 2022 - 25 November 2023     Pencalonan DPD
• 24 April 2023 - 25 November 2023     Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
• 19 Oktober 2023 - 25 November 2023     Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
• 28 November 2023 - 10 Februari 2024     masa Kampanye Pemilu
• 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024     Masa Tenang
• 14 Februari 2024 - 15 Februari 2024     Pemungutan dan Penghitungan Suara
• 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024     Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD kabupaten/kota     Pengucapan Sumpah/Janji DPRD kabupaten/kota disesuaikan dengan akhir masa jabatan masing-masing anggota DPRD provinsi     Pengucapan Sumpah/Janji DPRD provinsi
• 1 Oktober 2024     Pengucapan Sumpah/Janji DPR dan DPD
• 20 Oktober 2024     Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden

Itulah syarat Pemilu 2024 satu putaran. Semoga Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang menghasilkan pemimpin berintegritas tinggi demi kemajuan Indonesia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto