KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah resmi mendapat izin dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristek Dikti) untuk mendirikan Politeknik PU guna mencetak tenaga kerja terampil bersertifikat D1, D2 dan D3.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir mengatakan, Politeknik PU ini nantinya akan diselenggarakan di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo untuk mencetak tenaga kerja berkompetensi tinggi dari lingkup pendidikan vokasi.

"Ini menjadi sangat penting menyuplai tenaga kerja di Indonesia dengan baik. Dalam politeknik, dosen selama ini syaratnya harus S2. Saya sudah keluarkan kebijakan, kalau politeknik 50% dari akademik, 50% dari industri," imbuh Nasir di Gedung Kementerian PUPR Jakarta, Kamis (27/12).

Kementerian PUPR akan bekerjasama dengan Universitas Diponegoro dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, seperti pemanfaatan lahan, tenaga pengajar, laboratorium dan peralatan, serta kerjasama lainnya dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Lolly Martina Martief menyampaikan, sebagai tahap awal, Politeknik PU mengusulkan tiga program studi, di antaranya Teknologi Konstruksi Bangunan Air, Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung dan Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan.

"Pendidikan Politeknik PU diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan SDM lulusan program pendidikan yang spesifik bidang ke-PU-an. Lulusan Politeknik PU diharapkan mempunyai kemampuan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan konstruksi bangunan air, konstruksi bangunan gedung, dan konstruksi jalan dan jembatan serta pengoperasian peralatan dan teknologi konstruksi," jelas Lolly.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, Politeknik PU akan mulai menerima mahasiswa pada tahun ajaran baru 2019. Secara jumlah Basuki memperkirakan, Politeknik PU bakal menggandeng sekitar 150 mahasiswa baru.

"Ini kan tiga bidang studi, kalau saya pikir 50-50-50 bisa 150 orang. Harapannya bisa langsung dikirim ke daerah. Penempatannya nanti bisa selain di PU bisa dengan BUMN lain, karena mereka juga kesulitan cari orang," imbuh Basuki.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi