KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam rangka mendapatkan persetujuan aksi korporasi rights issue, yang akan dilakukan BRI dengan mekanisme Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) terkait rencana pembentukan Holding Ultra Mikro.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, perseroan terus melakukan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan baru yang selaras dengan aspirasi BRI untuk menjadi Champion of Financial Inclusion. Segmen ultra mikro telah diidentifikasi sebagai sumber pertumbuhan baru melalui pembentukan ekosistem ultra mikro.

“Ekosistem ini akan menyediakan layanan keuangan yang terintegrasi bagi para pengusaha segmen ultra mikro sehingga memungkinkan mekanisme naik kelas ke nasabah mikro lebih tertata dengan baik,” ujarnya dalam siaran pers daring pada Kamis (22/7).

Baca Juga: Rektor UI Ari Kuncoro mundur dari jabatan wakil komisaris utama BRI

“Berdasarkan data Kemenkop & UKM RI, Asian Development Bank dan hasil analisis BRI, pada tahun 2018, terdapat sekitar 45 juta usaha Ultra Mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan. Sejauh ini, hanya sekitar 15 juta usaha Ultra Mikro yang tersentuh pendanaan dari lembaga keuangan formal. Dengan menjangkau potensi Ultra Mikro, aksesibilitas layanan keuangan di segmen tersebut dapat dioptimalkan,” ujar Sunarso.

Pemerintah akan menyetorkan seluruh saham Seri B miliknya di PMHMETD ini, dalam Pegadaian dan PNM kepada BRI atau Inbreng. Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99% saham Pegadaian dan PNM. Lalu, Pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM.

Editor: Yudho Winarto