KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga kini masih terus digodok pemerintah. Salah satu yang akan dipensiunkan lebih awal adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1.

Setidaknya, pemerintah membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 21 triliun untuk mempensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, untuk mempensiunkan dini PLTU tersebut memang membutuhkan biaya yang besar. Pemerintah menginginkan agar APBN dan private sector tidak mengalami kerugian.

“Serta bagaimana ini being seeing sebagai transaksi yang baik dan akuntabel dari sisi hukum sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (6/9).

Adapun pendanaan pensiun dini PLTU ini akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB), sebagai bagian dari komitmen Just Energy Transition Partnership (JETP).

Jika merajuk salah satu hasil KTT G20 Bali, November 2024 lalu, para kreditor yang tergabung dalam pendanaan JETP berkomitmen memberikan pendanaan sebesar US$ 20 miliar bagi Indonesia.

Baca Juga: PLN Genjot Campuran Batubara dan Biomassa di PLTU

Rinciannya sebesar US$ 10 miliar dari pendanaan publik negara-negara anggota IPG, serta US$ 10 miliar dari anggota Glasgow Financial Alliance for Net Zero.

Akan tetapi, Sri Mulyani belum bisa mengungkapkan kapan pendanaan tersebut akan cair. “(Cirebon power belum deal kenapa?) ya karena work in progress,” ungkapnya.

Ia juga masih mengusahakan agar suntik mati PLTU Cirebon 1 ini bisa berlangsung sebelum pemerintahan berganti.

Adapun PLTU berkapasitas 600 megawatt (MW) di Jawa Barat tersebut menjadi salah satu yang akan disuntik mati pemerintah dalam upaya mengurangi emisi karbon.

Sebelumnya Sri Mulyani menyampaikan, pensiunan dini PLTU Cirebon-1 dapat menyelamatkan 28,5 juta ton CO2e. Investasi yang dibutuhkan untuk transisi menuju ekonomi rendah karbon ini diakui sangat besar.

Berdasarkan data United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), terdapat kesenjangan investasi tiap tahunnya sebesar kurang lebih US$ 400 miliar untuk mengimplementasikan elemen-elemen esensial dari transisi tersebut.

Baca Juga: Seribu Cara PLN Tekan Emisi Pembangkit Batubara

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tri Sulistiowati