Kapolri: Ada ketidakadilan dalam perdagangan beras



JAKARTA. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, selama ini ada ketidakadilan dalam perdagangan beras di Indonesia. Ketidakadilan ini bisa dilihat dari jumlah perputaran uang dalam perdagangan beras, dan pihak yang menikmatinya.

Tito mengatakan, hitungan Kementerian Pertanian perputaran uang dalam perdagangan beras mencapai Rp 488 triliun. Tapi, dari jumlah perputaran uang tersebut, Rp 130 triliun di antaranya dinikmati oleh 400.000 pedagang beras.

Sementara itu, petani yang jumlahnya mencapai 55 juta hanya menikmati perputaran uang Rp 60 triliun. "Artinya, pedagang yang banyak diuntungkan dibanding petani atau bahkan konsumen," katanya di Kompleks Istana, Selasa (25/7).


Atas dasar ketidakadilan itulah, korpsnya kata Tito bergerak. Pihaknya ingin melihat adanya kemungkinan penyimpangan dan kecurangan yang menyebabkan ketidakadilan tersebut.

Fokus utama polisi sekarang, memantau jalur distribusi beras di Karawang. "Ada dugaan pelanggaran di situ, ada dugaan persaingan curang di situ," katanya tanpa merinci kecurangan yang dimaksudnya tersebut.

Sebelumnya, polisi menggerebek gudang PT Indo Beras Unggul (IBU) yang beralamat di Jalan Rengas KM 60 Kecamatan Kedung Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/7). Gudang tersebut memiliki kapasitas penyimpanan 3 juta ton, yang diketahui bukan hanya digunakan PT IBU saja tapi pabrik lainnya juga.

PT IBU diduga memoles beras subsidi tersebut untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Subsidi yang dimaksud adalah subsidi untuk pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), benih dan lain-lain yang digunakan oleh petani untuk menghasilkan beras yang berasal dari varietas IR64 atau yang setara (Impari dan Ciherang).

Kasus ini pun lantas ramai di media sosial, bahkan ada yang menyebut pengungkapan kasus beras IR64 yang disulap menjadi beras premium yang diduga dilakukan oleh PT IBU memiliki muatan politik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto