KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal, Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Perkara yang diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan ini mencuat setelah adanya laporan resmi di SPKT Bareskrim Polri pada 30 Oktober 2026 lalu.

"Perkara ini berawal pada kurun waktu tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik, sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa terkaitan dengan prosedur penegakan hukum," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi menjelaskan, dugaan pelanggaran ini mulai terendus ketika muncul instruksi penghapusan rekam jejak digital pada sistem internal. Kecurigaan pelapor memicu pelaporan resmi dengan dugaan tindak pidana akses ilegal serta penghapusan data elektronik pada sistem LIMS dan PLX.

Baca Juga: Pemerintah Perketat Pengawasan Alat Sadap Negara Usai Skandal Penyadapan

"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX," jelasnya.

Berdasarkan hasil penyidikan sementara, kepolisian memetakan lima tahapan dalam modus operandi perkara penyadapan tersebut. Rangkaian aktivitas ini melibatkan instruksi berjenjang tanpa melalui prosedur verifikasi maupun keterkaitan dengan perkara penegakan hukum yang sah.

"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," terangnya.

Setelah instruksi diberikan, lanjut Suyudi, tim teknis memasukkan nomor target ke dalam sistem dan mengekspor rekaman untuk kemudian dituangkan ke dalam bentuk transkripsi. Hasil transkrip penyadapan tersebut selanjutnya dilaporkan mulai dari tingkat Kabagmon hingga kepada pimpinan terkait.

"Kelima, penghapusan data, pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," tandasnya.

Baca Juga: Update Kasus Penyadapan, Bareskrim: Tersangka Bertambah Jadi 4 Orang, 1 Orang Sakit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News