KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membeberkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah petinggi Polri. 

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyampaikan, dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang tersangka, yaitu LSP, SU, EH, dan AS. Menurutnya, masing-masing tersangka memiliki keterlibatan yang berbeda dalam alur komando maupun pelaksanaan penyadapan di lapangan.

"Pertama, Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Suyudi mengungkapkan, peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya, penyidik mendalami peran tersangka kedua berinisial SU yang menjabat sebagai pejabat tinggi di divisi teknologi informasi kepolisian.

Baca Juga: Kapolri Beberkan Kronologi Penyadapan, Diduga Perintah dari LSP

"Kedua, SU yang menjabat sebagai Kadiv TIK Polri pada periode 2021 sampai dengan Oktober 2026, diduga sebagai dewan penasihat monitoring center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Jenderal LSP," ungkapnya.

Tersangka ketiga, lanjut Suyudi, berinisial EH diduga turut memuluskan praktik penyadapan ilegal tersebut tanpa melalui prosedur administrasi penyidikan yang sah.

"Ketiga, EH yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai dengan 7 Oktober 2025, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari SU yang disebut berasal dari Jenderal LSP, kemudian memberikan persetujuan melalui WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik," terangnya.

Sementara itu, tersangka keempat yakni AS diduga mengeksekusi perintah penyadapan secara teknis serta berupaya menghilangkan jejak digital pasca operasi.

"Keempat, AS yang menjabat sebagai Plt Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance. Selain itu, AS juga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan atau voice dan log serta pembubaran grup WhatsApp," pungkasnya.

Baca Juga: Update Kasus Penyadapan, Bareskrim: Tersangka Bertambah Jadi 4 Orang, 1 Orang Sakit

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News